Peran Ilmu Komunikasi Dalam Mengatasi Penyebaran Hoax di Masa Pemilu

     Masa pemilu yang tengah panas-panasnya seperti sekarang ini banyak sekali oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan dengan cara menyebarluaskan informasi hoax guna menggiring opini masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan pada tokoh politik tertentu, hingga mengganggu jalannya proses pemilu. Tentunya kita sebagai masyarakat tidak boleh dengan mudah terpapar informasi yang kebenarannya belum terverifikasi. Kita harus pintar dalam memilah informasi dan mencari tahu sumber informasi tersebut apakah dari sumber yang kredibel atau tidak.

Strategi Ilmu Komunikasi Dalam Penyebaran Hoax

     Terdapat beberapa strategi Ilmu Komunikasi yang efektif dalam mengatasi penyebaran hoax di masa pemilu seperti menerapkan literasi media. Literasi media bertujuan untuk memberikan kesadaran kritis, ini penting diterapkan dalam upaya mengatasi penyebaran hoax. Dengan menerapkan literasi media maka masyarakat akan dapat memahami informasi tersebut hoax atau tidak.

     Selanjutnya strategi Ilmu Komunikasi yang dapat diterapkan dalam mengatasi penyebaran hoax di masa pemilu adalah mengkampanyekan kesadaran publik untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya penyebaran hoax. Kampanye kesadaran publik ini dapat dilakukan melalui berbagai platform sosial media seperti twitter, instagram, facebook, dan lain-lain. Tujuannya untuk menyampaikan yang informasi guna mengatasi penyebaran hoax. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan infografis, artikel, ataupun video yang berisikan informasi tentang bagaimana mengenali dan menghindari informasi hoax.

     Seperti yang sudah dituliskan di atas, penyebaran hoax juga dipengaruhi oleh tidak maksimalnya penerapan regulasi yang ada dan penegakkan hukum yang kurang efektif maka dari itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga media, dan masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi penyebaran hoax. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan pertukaran informasi, penyusunan strategi bersama, pemaksimalan penerapan regulasi, serta penegakkan hukum.