   Bantuan sosial atau yang biasa disingkat dengan bansos, merupakan bantuan yang dapat berupa uang, barang, atau layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tengah berada dalam kondisi ekonomi sulit. Pemerintah memberikan bantuan sosial dengan tujuan utama untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memberikan perlindungan bagi warga negara yang memerlukan bantuan tersebut. Selain sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, bantuan sosial juga dijadikan instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
   Sayangnya belakangan ini sedang ramai dibicarakan di sosial media mengenai bansos yang dicurigai sengaja dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tentunya politisasi bansos ini mengarah ke hal yang negatif karena akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan netralitas pemerintah. Mencurigai adanya politisasi bansos menurut saya merupakan reaksi yang wajar. Rasa curiga masyarakat muncul dikarenakan sekarang bansos sedang gencar-gencarnya dibagikan menjelang pemilu, bahkan terjadi beberapa kejadian bansos yang menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait adanya dugaan politisasi bansos.
Kejadian yang Dicurigai serta Mencurigai Adanya Politisasi Bansos Merupakan Sikap Kritis
   Beredar video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang sedang melakukan kampanye politik untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 pada 16 desember 2023 lalu di Kendal, Jawa Tengah. Dalam orasinya, ia menyatakan "Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?". Meskipun setelah video itu beredar luas dan ia telah mengklarifikasi perkataannya tersebut, namun menurut saya wajar saja apabila membuat warganet geram karena bansos merupakan bantuan yang diberikan oleh negara bukan presiden secara pribadi. Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu beredar pula foto beras bulog (badan urusan logistik) yang bertempelkan stiker pasangan calon nomor urut 02 yaitu Prabowo - Gibran di sosial media. Lagi-lagi meskipun Calon Wakil Presiden nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka berjanji akan menelusuri beras bulog yang bertempelkan stiker tersebut, namun menurut saya kejadian ini sudah terlanjur menambah kecurigaan masyarakat akan adanya dugaan politisasi bansos.
   Dengan adanya beberapa kejadian dugaan politisasi bansos belakangan ini, menurut pendapat saya wajar apabila masyarakat mencurigai adanya dugaan politisasi bansos. Hal ini justru seharusnya menjadi panggilan terhadap pemerintah untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi resiko adanya politisasi bansos. Penting bagi masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
   Mencurigai dugaan adanya politisasi bansos bukanlah sebuah tindakan yang negatif, melainkan merupakan sebuah sikap kritis masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Dalam hal ini penting masyarakat bersikap kritis terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi warga negara yang membutuhkan tanpa adanya tunggangan kepentingan politik tertentu. Hal ini pun memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah serta dapat mengukur kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Penekanan Pemahaman Bansos Terhadap Masyarakat
   Demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan maka masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan masyarakat memahami bahwa bansos berasal dari uang pajak, maka masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk memastikan penyaluran bansos tersebut dari mana dan diterima oleh siapa. Masyarakat harus memperhatikan serta memantau proses penyaluran bansos untuk memastikan bahwa bansos benar-benar mencapai sasaran yang tepat tanpa adanya intervensi politik yang tidak sesuai. Jika masyarakat tidak peduli akan hal ini justru malah akan merugikan masyarakat dan menguntungkan kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.
   Penekanan pemahaman terhadap bansos juga dapat membantu mengurangi stigma negatif masyarakat. Hal ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penyaluran bansos. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai bansos, maka masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk memastikan bansos disalurkan dengan tepat sasaran.
Mengkritisi adanya dugaan politisasi bansos merupakan hal yang penting, karena pemberian bansos merupakan kewajiban negara tanpa adanya kepentingan politik tertentu. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengkritisi penyaluran bansos, terlebih lagi setelah kejadian adanya dugaan politisasi bansos. Maka dari itu partisipasi aktif serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan.Â
   Mengkritisi adanya dugaan politisasi bansos merupakan hal yang penting, karena pemberian bansos merupakan kewajiban negara tanpa adanya kepentingan politik tertentu. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengkritisi penyaluran bansos, terlebih lagi setelah kejadian adanya dugaan politisasi bansos. Maka dari itu partisipasi aktif serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan.
