"Kalau negara mau kenain pajak untuk sembako, berarti negara itu tidak memperhatikan rakyat kecilnya. Sedangkan kayak begini saja, menjerit, mau ditambahin beban pajak," kata Kusniati selaku salah satu pedagang sembako.
Kusniati mengaku selama pandemi penjualannya turun hingga 50 persen, dan perlahan sudah mulai membaik. Ia berharap pemerintah tak cari masalah baru dengan pengenaan PPN pada sembako.
Penolakan juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menolak rencana pemerintah menarik tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pangan. Menurut Tulus, rencana tersebut sangat tidak manusiawi.
Di tengah pandemi Covid-19, daya beli masyarakat sedang turun drastis. Seharusnya langkah yang diberikan diberi insentif perpajakan tetapi ini justru sebaiknya.
"Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi," kata Tulus.
Sumber :
SI
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
