Isu Sosial Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah masalah yang sangat serius karena merupakan kejahatan yang sangat mengerikan. Setiap orang harus keluar dengan bebas dan tidak takut melakukan apa yang ingin mereka lakukan di dunia yang bebas ini (semua manusia berhak bebas dan tidak menjadi budak apapun dan siapapun). Menurut TDCAA setiap orang atau kebanyakan anak perempuan, harus memiliki hak untuk tidak disiksa, dibunuh, atau diserang secara mental atau fisik. Kita semua mempunyai hak untuk merasa aman dan terlindungi di rumah kita dan di tempat umum. Seharusnya tidak ada masalah berada di luar atau ke mana pun kita pergi. Perdagangan manusia sangat buruk dan mengerikan untuk mental serta fisik korban.

Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengangkutan, atau penculikan, dengan maksud untuk ditentang, mengancam, atau memaksa dengan pembayaran atau keuntungan untuk mengendalikan orang lain agar bisa dieksploitasi. Perdagangan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan dalam berbagai bentuk, dan yang lebih parah lagi sampai perdagangan organ. Sampai saat ini dunia masih meremehkan masalah perdagangan manusia dan kebijakan anti-perdagangan yang dibuat belum memadai dan efektif.

Perdagangan seks juga termasuk prostitusi, itulah sebabnya para politisi berjuang dengan membuat kebijakan yang tidak melanggar kebebasan individu. Prostitusi disalahartikan dengan menggambarkan bahwa perempuan-perempuan tersebut tidak berdaya dan memiliki risiko rentan dibandingkan dengan seorang anak (Chermak 1998). 

Kalau dikategorikan prostitusi sebagai perdagangan seks dalam beberapa hal mungkin benar, tetapi beberapa wanita hanya memilih prostitusi sebagai bentuk pendapatan tanpa disakiti atau dipaksa (mau sama mau). Ini mengarah pada masalah pembuatan undang-undang yang tidak menghilangkan kebebasan. Individu memilih gaya hidup ini, tetapi menyelamatkan mereka yang disuap, dipaksa dan dieksploitasi. Perdagangan manusia pengaruhnya bisa terjadi karena tidak mengakui kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kebijakan ekonomi global, konflik etnis dan perubahan ekonomi, yang merupakan titik awal bagaimana perdagangan manusia berkembang. Pejabat pemerintah tidak memiliki arahan yang jelas tentang bagaimana memerangi perdagangan manusia (Farrell dan Fahy 2009).

Perdagangan manusia juga dikaitkan dengan perempuan dan anak perempuan yang dipaksa menjadi pelacur, kemiskinan, kekerasan, HIV, dan perempuan kulit putih di rumah bordil.  Hal ini menurut Journal of Criminal Justice, membingkai perdagangan manusia sebagai suatu masalah, yang pada akhirnya menimbulkan perhatian publik, yang kemudian bermuara pada keterlibatan pemerintah untuk membuat kebijakan pemberantasan perdagangan manusia. Pada 1990-an pemerintahan Clinton mulai membingkai perdagangan manusia sebagai masalah hak asasi manusia yang berdampak negatif terhadap perempuan dan anak-anak (Surette 1989).

Keresahan dengan perdagangan manusia mendapat sorotan media karena definisi ulang makna yang dirumuskan pejabat publik. Akibatnya, pendapat umum percaya bahwa ini sebenarnya adalah masalah hak-hak perempuan. Perdagangan manusia telah dibentuk menjadi pernyataan luas yang memberatkan segala bentuk tindakan eksploitasi seksual termasuk prostitusi konsensual.  Politisi di Amerika Serikat mempengaruhi publik bahwa segala bentuk perdagangan manusia harus dibenarkan sebagai masalah kriminal.

Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan itu perlu mendapat perhatian dari semua kalangan, atas dasar kemanusiaan. Perdagangan manusia mempengaruhi korban dengan mengalami dampak fisik yang keras karena pekerjaan yang berlebihan atau penggunaan kekerasan oleh pedagang. Selain itu, korban dapat terkena risiko kesehatan yang serius, seperti HIV/AIDS dan risiko mental. Para pedagang mengambil keuntungan dari para korban dan sebetulnya para pedagang mengetahui situasi yang dialami para korban ini sangat buruk.

Pada tahun 2000 pemerintah mulai menata kembali makna perdagangan orang mengingat terkait dengan obat-obatan terlarang dan migrasi. Khawatir bahwa perdagangan akan mengarah pada banyak kejahatan terorganisir atau kejahatan transnasional, ini juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Karena meningkatnya penerimaan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan. 

Pemerintah Amerika Serikat mulai mengusulkan undang-undang yang dapat mengadili para predator tersebut dan memberikan perlindungan yang aman bagi para korban prostitusi.  Seiring berjalannya waktu, pemerintah percaya bahwa keamanan nasional juga dapat dikompromikan, karena tindakan yang dilakukan individu untuk memperluas atau melanjutkan aktivitas perdagangan mereka. Ini termasuk memaksa migrasi individu atau meneror transnasional untuk mengeksploitasi manusia. Lebih jauh lagi, tujuan dari definisi perdagangan manusia yang selalu berubah adalah untuk mendorong tanggapan masyarakat.

Kebijakan telah ditetapkan untuk menguntungkan penegakan hukum dalam memecahkan masalah definisi perdagangan mereka. Undang-undang Perlindungan Korban trafiking yang disetujui pada tahun 2000 dibuat untuk memastikan bahwa perdagangan manusia sedang diperangi dan untuk melindungi para korban sambil menuntut para pengeksploitasi. Petugas polisi biasanya yang pertama kali menghadapi tindakan perdagangan orang karena keterlibatan masyarakat setempat. Badan-badan dipecah menjadi peningkatan seperti kota, kabupaten, negara bagian, dan federal.