Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan. Pertama, Indonesia telah menyatakan dukungan untuk status kewarganegaraan Rohingya dan mendorong pemerintah Myanmar untuk menghormati kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia. Indonesia juga memiliki posisi yang sama dengan ASEAN dan mengupayakan tindakan kolektif dalam mencari solusi terbaik untuk masalah Rohingya. Kedua, Indonesia berperan aktif dalam membantu dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomatik. Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB, dalam memperjuangkan hak asasi manusia Rohingya.
Meskipun demikian, keterbatasan Indonesia dalam mengambil tindakan yang lebih agresif terkait dengan kasus Rohingya mencerminkan tantangan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat internasional.
Analisis Kasus Rohingya dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Sistem Tingkat Negara
Analisis tingkat negara melibatkan pemeriksaan perilaku dan pengambilan keputusan negara untuk memahami tindakan dan kebijakan mereka. Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia terhadap krisis Rohingya, menganalisis kebijakan ini perlu menggunakan kerangka analisis tingkat negara yang akan membantu memahami bagaimana isu hak asasi manusia yang dipertimbangkan dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
Prinsip utama hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam UUD 1945, yang menjamin hak asasi manusia universal, termasuk hak politik, sipil, ekonomi, dan sosial. Namun, dalam hal kebijakan luar negeri terhadap krisis Rohingya, pendekatan Indonesia agak berhati-hati, karena meskipun telah menyatakan keprihatinannya terhadap hak asasi manusia Rohingya, ia juga berusaha untuk menyeimbangkan hal ini dengan komitmennya untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara lain.
Di tingkat negara, proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia terhadap krisis Rohingya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepentingan ekonomi dan strategis. salah satu faktor kuncinya adalah kebutuhan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara ASEAN lainnya dan menghindari keberpihakan dalam perselisihan. hal ini membatasi kemampuan Indonesia untuk mengambil posisi yang kuat terhadap pemerintah Myanmar, yang dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Rohingya.
Faktor lain yang membentuk kebijakan Indonesia terhadap krisis Rohingya adalah iklim politik dalam negeri. sebagai negara demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada warganya, termasuk mereka yang bersimpati pada penderitaan Rohingya. Oleh karena itu, tanggapan pemerintah terhadap krisis Rohingya mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan politik dalam negeri dengan kepentingan strategis dan ekonomi yang lebih luas.
Kesimpulan
Di Indonesia, kebijakan luar negeri juga memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak asasi manusia di negara-negara lain. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan diplomasi dan berbagai upaya lainnya agar hak asasi manusia diakui dan dihormati oleh negara-negara lain. Selain itu, Pasal 28I UUD 1945 juga menjelaskan bahwa negara Indonesia menghormati hak asasi manusia yang diakui dalam system hukum internasional yang berlaku dan menganut prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa senantiasa memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional melalui kebijakan luar negeri.
Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap krisis Rohingya menggunakan kerangka analisis tingkat negara membantu menjelaskan kompleksitas dan keterbatasan kebijakan ini. Meskipun Indonesia telah menyatakan keprihatinannya terhadap hak asasi manusia, pendekatannya telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan ekonomi dan strategis, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pertimbangan politik domestik dengan masalah regional yang lebih luas.
