Permasalahan terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Para Mahasiswa baru dihantui oleh UKT mahal yang dianggap tidak masuk akal.
Buruknya fasilitas kampus yang tersedia serta nominal UKT yang tidak sedikit membuat para mahasiswa baru merasa terbebani untuk dapat melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Kondisi tersebut memperkuat anggapan bahwa “orang miskin dilarang kuliah.”
Mengutip dari Kompas.com yang memberitakan mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang dinilai tidak wajar dan menghebohkan masyarakat luas. Sejumlah calon mahasiswa baru Unsoed yang lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) mengeluh karena mahalnya UKT yang berlaku tahun ini. Para mahasiswa baru merasa terkejut melihat besaran nominal uang yang harus dibayar saat pertama kali hendak melakukan registrasi. Sehingga menimbulkan rasa kekecewaan kepada pihak kampus. Beberapa mahasiswa sampai berani curhat dan buka bukaan soal masalah terkait mahalnya UKT ini di sosial media dan memancing amarah publik.
Kenaikan UKT Unsoed yang berkali-kali lipat ini telah menjadi perbincangan hangat warganet hingga memunculkan tanda pagar #TurunkanUKTUnsoed. Masalah ini juga semakin memanas dikarenakan beredarnya informasi mengenai fasilitas kampus yang kurang memadai jika dibandingkan dengan nominal UKT unsoed yang terbilang sangat mahal untuk kalangan Universitas Negeri.
Menyikapi hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed akhirnya bertindak untuk memfasilitasi aspirasi mahasiswa tentang masalah kenaikan UKT ini. Tindakan tersebut dilakukan dengan membagikan tautan formulir melalui akun media sosial instagram @Batir_Unsoed yang diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi para mahasiswa yang merasa sangat dirugikan dengan kebijakan mahalnya UKT Unsoed pada tahun ini.
Dalam menganalisis permasalahan ini, perspektif teori konstruksi sosial atas realitas yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menawarkan kerangka yang dianggap relevan. Karena teori ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksikan secara subjektif melalui interaksi sosial. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana realitas terkait biaya pendidikan yang tinggi harus terjangkau di masyarakat ternyata dikonstruksikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dikutip dari TribunBanyumas.com, pihak Unsoed buka suara terkait polemik yang telah menggegerkan khalayak ramai. Pihak kampus menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian UKT tahun 2024 didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya, dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di Unsoed. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed, Dr. Noor Farid di dalam siaran pers resmi.
Mendengar tanggapan dari pihak kampus yang dianggap membela diri, para mahasiswa masih merasa kecewa dan tetap meneruskan aksinya melalui demontrasi serta menyebarkan keluhan mereka melalui media sosial hingga viral di mana-mana. Hal tersebut akhirnya membuat pihak kampus resah, hingga Rektor Unsoed mencabut aturan kenaikan UKT dan berjanji akan mengembalikan uang mahasiswa yang sudah terlanjur membayar.
Apakah dengan dicabutnya aturan tersebut menjadi sebuah solusi tepat yang dilakukan pihak kampus atau mungkin hanya strategi pengalihan untuk menenangkan situasi yang sedang tidak kondusif ini ?
