Mohon tunggu...
Salsabila
Salsabila Mohon Tunggu... Guru - Mahasiswa

hi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kritik dan Opini mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

20 Juli 2024   19:37 Diperbarui: 20 Juli 2024   19:42 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dari Artikel yang sudah tertera mengenai RPJMD Provinsi DKI Jakarta, KLHS menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Ini adalah langkah yang positif karena pembangunan berkelanjutan membutuhkan partisipasi dan komitmen dari semua pihak terkait. Kolaborasi ini akan memperkuat daya saing dan keberlanjutan program pembangunan.

Dimana penyusunan KLHS yang mendalam dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. hal ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Kemudian KLHS telah merumuskan enam isu strategis dan memberikan arahan kebijakan serta program prioritas yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD. Arahan ini mencakup mitigasi bencana, keberlanjutan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang semuanya sangat relevan untuk menghadapi tantangan masa depan Jakarta.

Adapun kritik mengenai RPJMD ialah KLHS dilakukan dengan pendekatan ex-ante, yaitu dilakukan sebelum adanya rancangan teknokratik atau rancangan awal RPJMD. Pendekatan ini dapat menyebabkan tantangan dalam pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJMD karena adanya ketidaksinkronan antara proses KLHS dan penyusunan RPJMD itu sendiri.

Yang diketahui bahwa ada 26% indikator TPB tidak memiliki data yang tersedia, sehingga sulit untuk melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya. Karena ketidaklengkapan data ini dapat menghambat proses evaluasi dan perencanaan yang akurat serta responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh DKI Jakarta mencakup berbagai aspek seperti akses air bersih, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Namun, solusi yang ditawarkan cenderung umum dan kurang spesifik dalam mengatasi masalah-masalah unik di setiap wilayah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun