Berita Tentang Permasalahan Ekonomi di Kota Padang

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, menghadapi berbagai permasalahan ekonomi lingkungan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah peningkatan pesat dalam urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang efektif, menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi area pemukiman dan komersial. 

Dampaknya, kualitas lingkungan menurun dengan berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya pencemaran udara serta air akibat aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Selain itu, Kota Padang juga rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor, yang diperparah oleh pengelolaan lingkungan yang kurang optimal. 

Polusi air sungai dan pantai juga menjadi perhatian utama, mengingat Padang merupakan kota pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut beberapa berita tentang permasalahan ekonomi lingkungan di kota padang

- Kondisi geografis kota Padang yang berbukit-bukit dengan garis pantai yang panjang, menjadikan kota Padang sangat menarik bagi wisatawan. Namun, di balik keindahannya, kota Padang dihadapkan pada krisis penanggulangan sampah yang semakin mengkhawatirkan. Volume sampah yang dihasilkan di kota Padang terus meningkat, mencapai 500-700 ton per hari (DLHK Kota Padang, 2023). 

Sampah itu diantar dan menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Dingin dengan luas hanya sekitar 16 hektar. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan penambahan luas lahan TPA menyebabkan masa umur pakai TPA semakin pendek. Ketika masa umur pakai TPA telah habis maka solusinya adalah mencari lahan TPA baru atau melakukan upaya perluasan lahan di TPA. Upaya ini akan menjadi sangat sulit karena semakin susahnya mencari lahan baru seiring bertambahnya kepadatan kota Padang di masa yang akan datang.

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang diwakili oleh Dr. Auwilla Putri, ST, MSi., Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, dan Syafrizal Syair, S.Pd., M.M., Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dalam menangani masalah sampah yang kompleks. Syukriah HG menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, menekankan pentingnya kerja sama untuk meningkatkan kebersihan dan pengelolaan sampah di kota Padang.

- Sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah, Pemkot Padang saat ini tengah menggencarkan program daur ulang sampah organik, salah satunya melalui budidaya maggot yang memiliki nilai ekonomis. Selain memaksimalkan pengelolaan sampah organik, Pemkot Padang juga fokus pada pengelolaan sampah anorganik. Andree menyebutkan bahwa saat ini sekitar 100 ton sampah sudah bisa diekstrak dan dipilah melalui bank sampah.

- Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota pada 19 -20 November lalu di Agam Jua Art and culture caffe dan Gedung Gambir Unand, Payakumbuh. "Sampah bisa menjadi objek yang dikelola dengan sistem ekonomi sirkular, potensinya besar. Bahkan sudah ada tiga pihak yang menemui saya untuk diminta fasilitasi agar bisa mengelola sampah asal Sumbar. Salah satu diantaranya merupakan perusahaan asing. Ini menjadi bukti bahwa sampah merupakan potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan tepat," kata Supardi.

-Pj Wali Kota Padang Andree Algamar di Padang, Senin, mengatakan inovasi yang dihadirkan itu terutama untuk merespon isu lingkungan di Kota Padang, berupa belum maksimalnya pengelolaan sampah, kebencanaan, alih fungsi lahan, dan pencemaran air.
"Setidaknya ada enam inovasi yang kita hadirkan terkait isu lingkungan, diantaranya EcoEdu wisata TPA, Kubus Biru, Pengelolaan RDF, Matoa Amak, Minjem, dan Titik Coma," katanya.
Ia mengatakan itu saat memaparkan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang selama tahun 2023 yang dinilai langsung oleh Panelis Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI secara daring.

- Fuad menyampaikan,  Pemko Padang juga telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarat dalam mengatasi permasalahan sampah. Misalnya saja memberikan insentif sebesar Rp 100 ribu bagi  yang melaporkan pelaku pembuang sampah sembarangan. Menurutnya, jika kontrol sosial spontanitas sulit didapatkan, maka upaya pemberian intensif diharapkan dapat dijadikan solusi meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama sampah. Sebab kebanyakan masyarakat menganggap sampah merupakan hal yang menjijikan. "DLH Kota Padang mencoba meningkatkan partisipasi itu tidak hanya secara kesadaran sendiri juga melalui uang yang diperoleh apabila melaporkan kejadian. Semoga cara ini efektif," katanya.