MISTERI LAUTAN YANG DIPAGARI: KEDAULATAN, KONSERVASI, ATAU EKSPLOITASI?
*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Laut: Anugerah Tuhan
Laut adalah anugerah Tuhan, sebuah anugerah ilahi yang mencerminkan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Bentangan air yang luas ini bukan sekadar sumber kehidupan bagi manusia, tetapi juga rumah bagi jutaan makhluk yang menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Keindahan laut dengan ombak yang berirama, angin yang menyejukkan, serta kekayaan hayati di dalamnya adalah bukti kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dunia. Namun, sebagai titipan ilahi, lautan harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana, bukan dieksploitasi tanpa batas. Jika manusia merusaknya, maka sejatinya mereka sedang mengkhianati anygerha Tuhan yang telah diberikan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Lautan pun telah menjadi ruang terbuka yang menyimpan berbagai misteri, baik dalam hal ekologi, ekonomi, maupun geopolitik. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, fenomena "lautan yang dipagari" semakin sering terjadi, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai motif di baliknya. Apakah ini bentuk perlindungan kedaulatan negara atas wilayah perairannya? Ataukah sebuah langkah konservasi demi menjaga ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan? Atau justru ini hanyalah strategi untuk menguasai sumber daya laut demi kepentingan ekonomi dan eksploitasi skala besar? Pemagaran laut bisa berarti pembatasan akses bagi pihak tertentu, baik itu negara, nelayan lokal, atau bahkan masyarakat umum.
Dalam kenyataannya, banyak pihak yang mengklaim perairan sebagai bagian dari kedaulatannya dengan mendirikan batas-batas untuk dikuasai. Di sisi lain, beberapa kawasan laut sengaja dipagari untuk kepentingan konservasi, seperti zona perlindungan laut yang bertujuan menjaga habitat terumbu karang dan populasi ikan dari kepunahan. Namun, tidak jarang terjadi pemagaran laut justru dikendalikan oleh korporasi besar yang ingin menguasai. Dilema ini membuat pemagaran laut menjadi isu kompleks yang mempengaruhi banyak aspek, termasuk kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka.
Laut bukan hanya hamparan air yang luas, tetapi juga merupakan bagian integral dari suatu negara yang harus dijaga kedaulatannya. Dalam konteks hukum internasional, konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas maritim memberikan hak bagi suatu negara untuk mengelola sumber daya laut dalam wilayah tertentu, yang sering kali berujung pada kebijakan pemagaran laut untuk mengamankan batas-batas tersebut.
Pemagaran laut dalam konteks kedaulatan sering kali dilakukan untuk mencegah masuknya kapal asing yang berpotensi melakukan pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan barang, hingga pelanggaran batas negara. Beberapa negara bahkan menerapkan sistem patroli ketat dan memasang batas fisik di laut guna menghalangi kapal-kapal asing yang tidak berizin.
Di Indonesia sendiri, pemagaran laut dapat ditemukan dalam bentuk pembatasan wilayah tertentu untuk mencegah eksploitasi ilegal serta memastikan bahwa kekayaan maritim nasional tetap menjadi hak rakyat Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan ini juga berimbas pada nelayan lokal yang kesulitan mengakses daerah tangkapan mereka akibat terjadi pegamaran lautan oleh pihak-pihak tertentu.
Sebagai contoh konflik yang terjadi atas perebutan ruang kembali menjadi persoalan yang mengemuka pasca 'ditemukannya' pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Pembangunan pagar laut dilakukan sejak Agustus 2024, tanpa izin resmi dan melanggar regulasi tata ruang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Realitas ini tentu sangat miris, di tengah berbagai proyek pembangunan yang terus menguat, persoalan-persoalan ini menambah daftar panjang permasalahan tata kelola ruang di Indonesia. Alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat luas, banyak dari proyek tersebut justru menjadi instrumen perampasan ruang yang berujung pada ketidakadilan sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, meskipun pemagaran laut menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, kebijakan ini harus diimbangi dengan regulasi yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir serta tidak menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, menjaga kedaulatan laut bukan hanya soal batas fisik, tetapi juga tentang memastikan bahwa sumber daya laut dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.
Pemagaran laut tidak selalu dimaknai sebagai bentuk pembatasan atau penguasaan wilayah, tetapi juga dapat menjadi langkah strategis dalam upaya konservasi ekosistem laut yang semakin terancam oleh aktivitas manusia. Laut adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem global, namun eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan pencemaran telah menyebabkan degradasi lingkungan laut yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara dan organisasi lingkungan mulai menerapkan kebijakan zona konservasi laut yang membatasi akses manusia ke wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan menjaga kelestarian biota laut dan habitatnya.
Kawasan konservasi ini sering kali berbentuk taman laut, zona larangan penangkapan ikan, serta area suaka bagi spesies yang hampir punah, seperti penyu, hiu, dan terumbu karang yang menjadi pusat biodiversitas laut. Dengan memagari atau menetapkan batasan akses di area tertentu, diharapkan ekosistem laut dapat memulihkan diri dari tekanan eksternal dan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Namun, implementasi kebijakan konservasi laut juga sering kali menghadapi tantangan, terutama dari komunitas nelayan yang merasa hak mereka untuk mencari nafkah dibatasi oleh peraturan konservasi yang ketat.
Dalam beberapa kasus, pemagaran laut dengan alasan konservasi justru dijadikan kedok oleh pihak tertentu untuk menguasai sumber daya laut bagi kepentingan pribadi atau korporasi. Oleh karena itu, konservasi laut harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, di mana perlindungan ekosistem tidak hanya mengutamakan kelestarian alam, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui edukasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta kerja sama antara pemerintah, komunitas nelayan, dan aktivis lingkungan, konservasi laut dapat dijalankan secara efektif tanpa harus mengorbankan satu pihak.
Di balik alasan konservasi dan kedaulatan, pemagaran laut sering kali menjadi kedok bagi eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik itu pemerintah, korporasi besar, maupun para investor. Laut dengan segala kekayaannya, sering kali menjadi target eksploitasi dengan dalih pemanfaatan ekonomi. Dalam beberapa kasus, pemagaran laut diterapkan bukan untuk melindungi ekosistem, melainkan untuk memberikan akses eksklusif kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin menguasainya.
Akibatnya, nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada laut untuk mencari nafkah justru kehilangan akses mereka terhadap wilayah tangkapan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Bahkan, dalam banyak kasus, praktik eksploitasi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir, di mana masyarakat kecil semakin termarjinalisasi oleh kebijakan yang lebih menguntungkan para pemodal besar.
Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan pemagaran laut agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, ekologi, serta hak-hak masyarakat pesisir. Eksploitasi yang tidak terkendali hanya akan membawa dampak jangka panjang yang merugikan, baik bagi lingkungan maupun bagi manusia yang menggantungkan hidupnya pada laut, sehingga perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang transparan agar laut tetap menjadi sumber kehidupan yang lestari bagi semua.
Dilema dan Dampaknya
Pemagaran laut menghadirkan dilema antara kepentingan kedaulatan, konservasi, dan eksploitasi yang sering kali bertabrakan satu sama lain. Di satu sisi, menjaga kedaulatan laut sangat penting untuk melindungi wilayah maritim dari ancaman asing dan aktivitas ilegal. Di sisi lain, konservasi ekosistem laut juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kepunahan spesies laut akibat eksploitasi berlebihan. Namun, dalam praktiknya, pemagaran laut sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak berkepentingan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka.
Terkait pemagaran laut yang telah terjadi saat menjadi isu kompleks yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan yang sementara diperdebatkan. Oleh karena itu, diperlukan diselesaiakn secara baik dengan pendekatan yang seimbang, di mana perlindungan ekosistem laut tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat pesisir untuk mencari nafkah. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas eksploitasi  menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Dengan demikian, pemagaran laut dapat menjadi solusi berkelanjutan yang tidak hanya menjaga kedaulatan dan kelestarian laut, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
