BILA PARTAI POLITIK TERSANDERA BAYANG-BAYANG KEKUASAAN
*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya berfungsi sebagai perwakilan suara rakyat sekaligus pengontrol kekuasaan. Namun, realitas politik sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Ketika partai-partai politik menjadi tersandera oleh bayang kekuasaan, mereka cenderung mengabaikan peran kritis mereka dan lebih memprioritaskan stabilitas serta kepentingan kekuasaan itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya mengancam fungsi partai politik sebagai agen perubahan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas demokrasi.
Ketika partai politik kehilangan independensi dan tersandera oleh bayang kekuasaan, prioritas mereka bergeser dari memperjuangkan kepentingan publik menjadi mempertahankan stabilitas kekuasaan yang ada. Dalam kondisi seperti ini, partai politik cenderung mengabaikan fungsi kritisnya sebagai pengawas pemerintah dan pelindung aspirasi rakyat. Akibatnya, partai-partai ini menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik. Fenomena ini mengarah pada penurunan kualitas demokrasi, di mana proses politik tidak lagi berfokus pada kepentingan rakyat, melainkan pada perhitungan pragmatis untuk tetap bertahan di lingkaran kekuasaan.
Faktor-faktor yang Membuat Partai Politik Tersandera Kekuasaan
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan partai politik tersandera oleh kekuasaan, dan masing-masing memainkan peran penting dalam mengikis independensi partai sebagai pengawal demokrasi. Pertama, ketergantungan finansial dan dukungan elit merupakan salah satu faktor yang paling signifikan. Banyak partai politik bergantung pada dana dari para donatur besar, pengusaha, atau tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Ketergantungan ini membuat partai rentan terhadap tekanan eksternal dan mengorbankan kepentingan ideologis demi menjaga aliran dana atau dukungan yang stabil.
Faktor kedua adalah praktik politik transaksional dan koalisi kekuasaan yang semakin lazim dalam dinamika politik kontemporer. Dalam upaya mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan, partai-partai politik sering kali membentuk koalisi yang pragmatis, mengorbankan prinsip-prinsip dasar atau agenda ideologis mereka demi kesepakatan jangka pendek. Koalisi semacam ini sering kali menghasilkan pemerintahan yang kurang stabil dan kebijakan yang tidak konsisten, di mana keputusan lebih didasarkan pada kompromi politik daripada kebijakan berbasis bukti atau kebutuhan rakyat. Ketika partai-partai politik lebih fokus pada negosiasi kekuasaan di balik layar, mereka kehilangan kemampuan untuk mengartikulasikan pandangan mereka secara jelas dan mempertahankan posisi mereka dalam menghadapi kebijakan yang merugikan publik.
Selain itu, kekhawatiran akan kehilangan dukungan pemilih dan popularitas juga mendorong partai politik untuk mengambil posisi yang aman dan cenderung menghindari konflik dengan pemerintah atau pemegang kekuasaan. Dalam sistem politik yang sangat kompetitif, partai sering kali lebih memilih untuk berada di sisi yang menguntungkan secara politik daripada mengambil sikap oposisi yang kuat dan berisiko. Hal ini membuat mereka enggan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak populer atau menentang tindakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Di samping itu, minimnya reformasi struktural dalam sistem politik dan kelembagaan juga memperkuat ketergantungan partai politik pada kekuasaan. Kurangnya aturan yang jelas mengenai pendanaan partai politik, transparansi, dan akuntabilitas mendorong praktik-praktik politik yang oportunis dan manipulatif. Partai yang seharusnya berperan sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan demokrasi justru terjebak dalam permainan kekuasaan yang semakin koruptif dan transaksional.
Dampak Bagi Demokrasi dan Pemerintahan
