MENGURAI TUNTUTAN MAHKAMAH RAKYAT (PEOPLE'S TRIBUNAL) DALAM MENGGUGAT KEBIJAKAN KONTROVERSIAL
*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Mahkamah Rakyat (People's Tribunal) merupakan sebuah inisiatif yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan resmi yang sering dianggap gagal memberikan keadilan yang seimbang dan merata. Dalam konteks ini, People's Tribunal berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan keprihatinan dan tuntutan masyarakat, sekaligus menekan pemerintah untuk lebih akuntabel dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi rakyat. Â Di Indonesia, wacana mengenai People's Tribunal kembali mencuat seiring dengan kritik dan tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial. Kebijakan-kebijakan ini, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga lingkungan, telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat yang merasa dirugikan.
Beberapa contoh tuntutan yang diajukan dalam Mahkamah Rakyat terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo mencakup berbagai aspek yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi masyarakat. Salah satu tuntutan utama adalah terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana kebijakan-kebijakan tertentu dinilai telah mengabaikan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Selain itu, ada juga tuntutan yang menyoroti ketidakadilan ekonomi, terutama kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan dengan rakyat kecil, seperti penggusuran paksa demi proyek infrastruktur tanpa kompensasi yang adil.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan, dengan tuntutan terkait dampak negatif kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan ekologi, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keprihatinan mendalam masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial dan lingkungan. Mahkamah Rakyat berupaya menggugah kesadaran publik dan menekan pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan seluruh warga negara.
Konsep dan Sejarah Mahkamah Rakyat
 Sejarah People's Tribunal dimulai pada tahun 1966 dengan dibentuknya Russell Tribunal, yang didirikan oleh filsuf Bertrand Russell dan Jean-Paul Sartre untuk menyelidiki dan mengevaluasi kejahatan perang yang dilakukan selama Perang Vietnam. Tribunal ini, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, berhasil menarik perhatian internasional dan meningkatkan kesadaran global mengenai isu-isu tersebut.
Keberhasilan Russell Tribunal memicu pembentukan berbagai tribunal serupa di seluruh dunia, seperti Permanent Peoples' Tribunal (PPT) yang didirikan pada tahun 1979. PPT telah mengadakan berbagai sidang terkait isu-isu hak asasi manusia, pelanggaran lingkungan, dan ketidakadilan sosial di berbagai negara, memberikan suara kepada korban yang sering kali terabaikan oleh sistem peradilan formal.
People's Tribunal biasanya melibatkan partisipasi luas dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk korban, saksi ahli, aktivis, dan pengacara hak asasi manusia. Sesi-sesi Tribunal terdokumentasi dengan baik dan dipublikasikan secara luas untuk meningkatkan kesadaran publik dan menarik perhatian internasional. Meskipun putusan Tribunal tidak mengikat secara hukum, mereka sering kali memiliki dampak moral dan politik yang signifikan, digunakan untuk mendorong reformasi hukum, memobilisasi dukungan publik, dan menekan pemerintah atau organisasi untuk bertindak.
Di Indonesia, konsep Mahkamah Rakyat kembali relevan seiring dengan berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kontroversial. Tribunal ini memberikan platform bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mencari keadilan atas kebijakan yang dinilai merugikan mereka, mulai dari isu pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. People's Tribunal di Indonesia berfungsi untuk menggugah kesadaran publik, memberikan tekanan moral pada pemerintah, dan memperkuat demokrasi partisipatif dengan memastikan suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Rakyat berupaya menciptakan perubahan positif dan mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan serta sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.
Kebijakan-Kebijakan Kontroversial
