Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, secara rutin melakukan operasi penangkapan dan penyitaan terhadap individu serta jaringan yang terlibat dalam judi online.
Namun, upaya ini sering kali tidak cukup karena sifat judi online yang lintas batas dan anonim. Banyak operator yang berbasis di luar negeri, mempersulit proses penegakan hukum.Â
Selain itu, korupsi dan kurangnya sumber daya manusia serta teknologi di kalangan penegak hukum juga menjadi kendala signifikan.Â
Meskipun begitu, beberapa kasus penangkapan besar berhasil dilakukan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini.
Evaluasi Efektivitas Kebijakan
Meski menghadapi banyak tantangan, pemerintah Indonesia telah mencapai beberapa keberhasilan signifikan dalam upayanya memerangi judi online.Â
Pencapaian utama dengan melakukan pemblokiran 2,1 juta situs judi online yang telah ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang secara substansial mengurangi akses masyarakat terhadap platform perjudian ilegal.Â
Selain itu, operasi penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh aparat kepolisian telah berhasil menangkap dan menindak sejumlah besar pelaku dan operator judi online, baik di dalam negeri maupun yang bekerja sama dengan jaringan internasional.Â
Kampanye edukasi publik tentang bahaya judi online juga mulai menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari aktivitas ini.Â
Pemerintah juga telah memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga internasional untuk melacak dan menutup situs-situs judi yang berbasis di luar negeri.Â
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, langkah-langkah pemerintah dalam memerangi judi online dapat memberikan dampak yang signifikan.
