Mengapa Kebijakan Program Tapera Menjadi Sorotan Publik?

MENGAPA KEBIJAKAN PROGRAM TAPERA MENJADI SOROTAN PUBLIK?

*Oleh Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao

Kebijakan pemerintah soal program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) saat ini jadi sorotan publik. Program Tapera yang diusung pemerintahan Jokowi menuai protes lantaran setiap karyawan (bukan hanya ASN, TINI dan Polri) gaji dipotong 3 persen setiap bulan demi Tapera bagi pekerja ini. Kebijakan pemerintah mengenai program TAPERA menjadi sorotan publik karena sejumlah alasan yang mencuat ke permukaan.

Pertama, ada ketidakjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari para pekerja. Publik khawatir bahwa dana tersebut mungkin tidak akan dikelola dengan baik atau digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk membantu masyarakat memiliki rumah.

Kedua, beban finansial tambahan yang harus ditanggung oleh pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari kalangan buruh. Ketiga, terdapat kekhawatiran bahwa program ini lebih menguntungkan pengembang perumahan besar daripada masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi sasaran utama.

Muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan dampak nyata dari program ini terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berbagai pertanyaan dan ketidakpastian yang muncul, kebijakan pemerintah mengenai TAPERA telah menjadi fokus perdebatan dan analisis publik yang luas.

 

Mengenali Program TAPERA

Program TAPERA adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, dalam mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Diluncurkan sebagai solusi atas tantangan besar dalam sektor perumahan, TAPERA dirancang untuk menyediakan mekanisme tabungan yang dikelola secara profesional guna memfasilitasi pembiayaan perumahan.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi semua lapisan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, meski tujuannya mulia, implementasi TAPERA telah memicu beragam reaksi dan sorotan dari berbagai pihak, mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perumahan rakyat.

Urgensi pembahasan tentang Program TAPERA sangat tinggi, mengingat kebutuhan perumahan yang semakin mendesak di Indonesia. Dalam konteks urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan populasi yang pesat, banyak warga yang kesulitan mengakses perumahan yang layak dan terjangkau. Program TAPERA hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi defisit perumahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, membahas TAPERA bukan hanya penting untuk memahami potensi manfaatnya, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi yang lebih baik dalam penyediaan perumahan bagi rakyat.

 

Kebijakan TAPERA dan Sorotan Publik

Kebijakan Program TAPERA berakar dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan besar dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Dilatarbelakangi oleh kebutuhan perumahan yang terus meningkat seiring dengan laju urbanisasi dan pertumbuhan populasi, TAPERA dirancang sebagai skema tabungan wajib bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Program ini diinisiasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang kemudian diimplementasikan secara bertahap oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

Melalui TAPERA, pemerintah bertujuan untuk menciptakan dana kolektif yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan, sehingga membantu masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah untuk memiliki rumah sendiri.

Sejak diluncurkan, Program TAPERA telah menjadi subjek sorotan publik dan menimbulkan berbagai kontroversi. Pertama, kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang dikumpulkan dari para pekerja. Banyak pihak meragukan apakah dana yang ditabung akan benar-benar dikelola dengan baik dan digunakan sesuai tujuan awalnya, yaitu untuk membantu masyarakat memiliki rumah.

Kedua, beban finansial tambahan yang harus ditanggung oleh pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari kalangan buruh. 

Ada juga kekhawatiran bahwa program ini lebih menguntungkan pengembang perumahan besar daripada masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi sasaran utama. 

Reaksi beragam dari masyarakat, ahli ekonomi, dan praktisi perumahan mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi oleh TAPERA, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan ini.

 

Dampak Kebijakan TAPERA

Dampak kebijakan TAPERA terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia cukup signifikan dan beragam. Di satu sisi, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk pembelian atau pembangunan rumah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi defisit perumahan yang selama ini menjadi masalah utama di banyak kota besar.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kontribusi wajib yang dibebankan kepada pekerja dapat mengurangi daya beli mereka. Dari perspektif ekonomi makro, TAPERA juga dapat mempengaruhi industri properti dengan meningkatkan permintaan terhadap rumah yang terjangkau, meskipun masih perlu dipastikan bahwa pasokan dapat memenuhi permintaan tersebut. 

Selain itu, pelaksanaan program ini juga memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan dana yang dikumpulkan dikelola secara transparan dan efektif, guna menghindari risiko penyalahgunaan dan memastikan manfaat yang maksimal bagi para peserta.

Kebijakan TAPERA memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi, program ini dapat memobilisasi dana dalam jumlah besar untuk sektor perumahan, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan industri konstruksi dan properti. 

Peningkatan aktivitas di sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, ada kekhawatiran bahwa kontribusi wajib TAPERA bisa menambah beban finansial bagi pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga mengurangi daya beli dan konsumsi mereka. 

Dari sisi sosial, TAPERA berpotensi mengurangi kesenjangan akses terhadap perumahan yang layak, membantu lebih banyak keluarga memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan stabilitas sosial yang lebih baik. Meski demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta adanya mekanisme yang memastikan dana benar-benar digunakan untuk kepentingan perumahan rakyat sesuai dengan tujuan awalnya.

Saran bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan 

Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Program TAPERA, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperhatikan beberapa saran dan rekomendasi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana TAPERA harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang ketat diterapkan, serta menyediakan laporan berkala yang mudah diakses oleh publik.

Kedua, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukatif kepada masyarakat mengenai manfaat, prosedur, dan kewajiban dalam program TAPERA, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan ini dengan lebih baik.

Ketiga, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau subsidi kepada pekerja berpenghasilan rendah agar mereka tidak terlalu terbebani oleh kontribusi wajib.

Keempat, kolaborasi dengan pengembang perumahan dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk memastikan tersedianya pasokan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat.

Kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, TAPERA dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesan pentingnya adalah perlu pemahaman yang mendalam mengenai alasan di balik sorotan publik terhadap kebijakan pemerintah mengenai Program TAPERA. Kita diingatkan untuk tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi untuk memperhatikan berbagai perspektif yang ada. Kritik dan kontroversi yang muncul seputar TAPERA menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program dalam memenuhi tujuan awalnya untuk membantu masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.(*)