Salah Obat Reformasi: Demokrasi Langsung

Baik supaya saya terlihat cukup pintar di mata Anda. Tulisan ini akan saya awali dengan data survei dari Litbang Kompas yang baru rilis tentang kenaikan kepuasan di pemerintahan saat ini. Seperti yang dirilis oleh kompas, "Pada survei periodik Kompas kali ini, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. 

Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022," demikian paparan Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Kamis (20/6/2024).

Survei di atas bagi masyarakat yang terliterasi dan mengikuti informasi perkembangan berbagai isu di tingkat nasional akan melihat anomali. Sebenarnya anomali di masyarakat ini sudah nampak pada saat pilpres kemarin. Suara dari kampus tidak sejalan dengan suara masyarakat atau sering disebut kalangan akar rumput.

Berbagai isu miring yang menerpa pemerintahan, termasuk soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan; kasus korupsi, seperti korupsi timah dan korupsi di Kementerian Pertanian; rencana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); hingga isu kekerabatan politik belum menggoyang citra positif pemerintahan Jokowi-Amin.

Bahkan, di tengah situasi politik-ekonomi global yang sulit, pemerintah dianggap masih mumpuni menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial. 

Yang menjadi pertanyaan para pembaca, tentunya siapakah yang disurvei oleh Litbang Kompas? Litbang Kompas merilis bahwa lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas tersebut berasal dari kelas bawah dan menengah-bawah, yaitu kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos. (Sumber) 

Maka bisa di pahami bagaimana hasil itu tadi menjadi make sense alias masuk akal bagi Anda yang lebih terdidik. Lebih jauh Litbang Kompas merilis bahwa sebagian besar masyarakat akan mempertimbangkan calon pilkada yang dekat dengan Jokowi. (Sumber)

Di sisi lain, banyak pakar yang menyebut bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Pakar Kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) itu memaparkan, demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-54 dan pada 2021 berada di peringkat ke-52. The Economist Intelligence Unit juga sempat merilis data indeks demokrasi pada 2019 di beberapa negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Sebagai perbandingan, kualitas demokrasi di Malaysia menempati peringkat ke-40 dan India berada di peringkat ke-41 pada 2023. Dengan peringkat yang tertinggal jauh, menurut Titi, Indonesia masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Secara teori, terdapat empat tipe rezim pemerintahan. Selain flawed democracy, ada demokrasi penuh (full democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter (authoritarian regime). (Sumber )

Ciri dari negara dalam kelompok demokrasi ''cacat' ini yaitu terdapat masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Gagalnya Tuntutan Reformasi 1998

Salah satu dari enam dari tuntutan reformasi yang hampir dikatakan gagal setelah 26 tahun reformasi yaitu menciptakan pemerintah yang bersih yang bebas dari KKN. Jika pada masa orde baru korupsi hanya terpusat pada kalangan presiden dan kroninya, pada saat ini korupsi meluas ke berbagai kalangan pejabat pemerintah. 

Apa penyebab korupsi di era reformasi saat ini? Menurut KPK penyebab utama maraknya korupsi saat ini adalah mahalnya biaya politik. Untuk menjadi walikota dan bupati menurut data KPK butuh biaya 20 s.d 30 miliar rupiah, sedangkan pendapat sah seorang wali kota dan bupati selama menjabat tidak akan pernah menutupi biaya politik tersebut. (Sumber )

Bagi saya pribadi tidak mengagetkan bahwa korupsi akan terus menjamur, karena apa yang dipraktikan oleh Indonesia saat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan dasar. Saya masih sangat ingat waktu SMA guru  PPKn saya menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa melaksanakan demokrasi langsung karena biayanya yang mahal. Jadinya sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah sistem untuk melahirkan koruptor. 

Yang saya sesalkan adalah di mana orang-orang yang berpendidikan tinggi baik yang lulusan luar negeri maupun dalam negeri yang tidak bisa menganalisa permasalahan yang amat sangat sederhana ini. Di mana orang BRIN, BAPPENAS, Kampus-kampus yang isinya orang berpendidikan tinggi itu? Yang ada cuma sebagai komentator. Apa mereka semua menghambat pada uang? Huh...

Bentuk demokrasi langsung yang diselenggarakan oleh Indonesia saat ini adalah bentuk demokrasi paling primitif. Demokrasi langsung pertama kali diselenggarakan di Yunani pada abad ke-5 SM. Bentuk demokrasi ini bisa berjalan baik dengan penduduk yang sedikit, tapi ketika penduduknya banyak demokrasi ini sudah tidak cocok. 

Bahkan Socrates, sekitar 400 SM sudah mengingatkan tentang "bencana dari kebodohan pemilih", hal yang sangat relevan yang terjadi pada Indonesia saat ini. Socrates mengkritik praktik demokrasi langsung, ia mengatakan bahwa pemilihan pemimpin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang acak yang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pengetahuan dalam filsafat dan politik. Memilih pemimpin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

Praktik demokrasi langsung saat ini juga tidak sejalan dengan Pancasila, yaitu di sila Kedua dan Keempat. Pada sila kedua, demokrasi langsung bertentangan dengan nilai keadilan dan peradaban, konsep one man one vote menghilangkan nilai itu. Bertentangan dengan sila keempat, karena semakin jauh dari praktik musyawarah-mufakat, semuanya langsung melalui sistem voting bahkan di tingkat desa sekali pun. 

Maka pemikiran Socrates 2400 tahun lalu di atas dapat menjelaskan bagaimana hasil pemilu dan hasil dari survei Litbang Kompas yang baru saja rilis itu bisa sejalan, yaitu hasil acak dari masyarakat yang tidak ter-literasi. 

Anda sudah pasti tahu bahwa literasi masyarakat Indonesia itu hampir rendah di hal apapun, karena minat bacanya yang sangat rendah. Jika masyarakat seperti ini diberikan kesempatan untuk memberikan suara dan pendapat, maka sulit untuk mendapatkan yang berkualitas. 

Silahkan saja disurvei tentang keamanan data pada publik, kemungkinan besar mereka bilang baik-baik saja. Hal ini yang luput dari Litbang Kompas.

Oleh karena itu praktik demokrasi langsung saat ini merupakan resep yang salah untuk mewujudkan cita-cita reformasi 1998. Masalah praktik demokrasi Indonesia bukan terletak pada bagaimana cara pemilihan pemimpin tapi pada praktik akuntabilitas para pejabat atau pemimpin. 

Rakyat belum memiliki sistem untuk mengontrol wakilnya di parlemen, belum bisa mengevaluasi aktivitas mereka tiap tahun. Seharusnya wakil rakyat itu menyampaikan laporan aktivitas mereka perbulan yang bisa di lihat dan dievaluasi oleh konstituennya. Karena memang mereka dipilih oleh rakyat dan digaji dari uang rakyat.