Demokrasi Illiberal, Sebuah Tantangan dan Solusi

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling diidamkan di seluruh dunia, karena memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi warganya. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai pandangan tentang bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan. 

Salah satu perdebatan utama adalah apakah demokrasi harus bersifat liberal. Di satu sisi, demokrasi liberal menekankan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Di sisi lain, ada pandangan yang menilai bahwa demokrasi tidak harus selalu liberal dan dapat diadaptasi sesuai konteks budaya, sosial, dan politik suatu negara.

Dalam konteks global, beberapa negara menganut demokrasi non-liberal yang menekankan stabilitas dan keteraturan sosial di atas kebebasan individu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah demokrasi harus selalu liberal untuk dianggap sebagai demokrasi yang sejati? Atau, apakah ada ruang bagi bentuk-bentuk demokrasi alternatif yang tetap sah meski tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai liberal?

Patrick O'Neil, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat justru memandang bahwa demokrasi yang tidak liberal adalah salah satu dari model dari rezim non-demokrasi, O'Neil menyebutnya dengan istilah Illiberal democracy, menurut O'Neil dalam sistem ini, meskipun aturan hukum (rule of law) mungkin berlaku, tetapi aturan tersebut lemah. Akibatnya, semua lembaga demokrasi yang berlandaskan pada aturan hukum, dilembagakan secara lemah dan kurang dihormati. 

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki wilayah kewenangan masing-masing, terdapat hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, pemilihan umum berlangsung secara teratur, dan terdapat partai politik yang saling bersaing. N

amun, lembaga dan proses ini dibatasi atau direkayasa sesuai keinginan rezim yang berkuasa. Eksekutif biasanya memegang kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan ini sering kali terpusat pada kepresidenan yang membatasi kemampuan negara untuk menyingkirkan presidennya. Legislatif memiliki peran yang lemah dalam melakukan check and balances dari kekuasaan eksekutif, dan lembaga peradilan seperti pengadilan konstitusi sering kali dipenuhi oleh para pendukung mereka yang berkuasa. 

Selain itu, meskipun persaingan politik mungkin ada di atas kertas, partai dan kelompok dalam praktiknya seringkali dibatasi atau diganggu. Monopoli pemerintah atas media cetak dan elektronik digunakan untuk menghalangi oposisi mendapatkan platform publik. Dapat dikatakan bahwa demokrasi yang dijalankan hanya sebatas prosedural dan tidak substantial.

Sementara itu, Andras Sajo, seorang akademisi dan juga hakim asal Hongaria, memiliki pandangannya tentang demokrasi Illiberal dalam tulisannya yang berjudul "Society, Constitutionalism and Democracy". Dalam paper ini Sajo memaparkan memaparkan pengalaman Hongaria dalam menerapkan demokrasi Illiberal, dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa demokrasi illiberal juga memilki kelebihan-kelebihan yang baik bagi pertumbuhan negara yang sedang berkembang.

Beberapa hal yang paling kentara dalam rezim illiberal di Hongaria adalah kepemimpinan yang bersifat Caesaristik, Pemimpin iliberal di Hongaria, seperti Viktor Orbn, mengkonsolidasikan kekuasaan pribadinya yang dikukuhkan melalui dukungan populer yang terus-menerus. 

Caesarisme ini didukung oleh mobilisasi massa berdasarkan narasi bahwa negara bangsa perlu dilindungi dari ancaman eksternal dan internal. Selain itu, parlemen berfungsi lebih sebagai stempel karet daripada badan legislatif yang independen. Perubahan dalam aturan parlemen dan pengawasan ketat terhadap anggota oposisi memastikan bahwa kritik terhadap pemerintah dapat diminimalisir atau diabaikan. 

Sidang parlemen sering kali menjadi ritual formal tanpa diskusi substantif. Rezim iliberal di Hongaria juga berhasil memobilisasi dukungan populer melalui retorika nasionalistik dan anti-Barat. Pemerintah menggunakan isu-isu seperti kemurnian nasional, identitas budaya anti-Barat, dan otoritarianisme untuk menarik dukungan dari mayoritas populasi yang merasa bahwa nilai-nilai ini lebih otentik dan sesuai dengan identitas mereka

Namun, kendati demikian hal tersebut sejatinya juga memiliki sisi positif, terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Hongaria, Kepemimpinan yang kuat dan karismatik dalam demokrasi iliberal. bisa menjadi simbol nasional yang menginspirasi dan memotivasi rakyat untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Adanya kekuasaan terpusat, juga membuat pemerintahan dalam demokrasi iliberal dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa harus melalui proses legislasi yang panjang dan birokratis. 

Hal ini dapat memungkinkan pemerintah untuk segera menanggapi krisis atau situasi darurat. Selain itu, Dengan menolak beberapa nilai dan pengaruh dari luar, khususnya dari negara-negara Barat, demokrasi iliberal dapat menjaga kedaulatan nasional dan mencegah campur tangan asing dalam urusan domestik. Ini sering kali dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional.

Perdebatan mengenai apakah demokrasi harus liberal atau tidak, mencerminkan kompleksitas dan keragaman bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Demokrasi liberal, dengan penekanannya pada hak asasi manusia, kebebasan individu, dan supremasi hukum, memang memiliki banyak keunggulan yang telah terbukti membawa stabilitas dan kemakmuran bagi banyak negara. Namun, bentuk-bentuk demokrasi non-liberal juga menunjukkan bahwa ada cara-cara lain untuk mengatur masyarakat yang bisa disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial yang berbeda.

Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana sebuah negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Apakah itu melalui demokrasi liberal atau bentuk demokrasi lainnya, tujuan utama tetaplah kesejahteraan rakyat. Masing-masing negara harus menemukan jalan yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi unik mereka, sambil terus belajar dan beradaptasi dari pengalaman global.