Harus ada yang mau memberikan pendidikan dan penyadaran kewarganegaraan kepada masyarakat, khususnya calon pemilih pemula. Tidak perlu menunggu pemilu baru ada aksi gencar dan komunikasi nonstop serta edukasi pemilih. Tidak ada salahnya siswa menerima pendidikan kewarganegaraan dan memahami nilai-nilai kewarganegaraan yang baik beberapa tahun sebelum hak pilih. Sesuatu harus dilakukan, terutama bagi kaum muda dan komunitas pemuda, yang merupakan tempat belajar tentang demokrasi yang sebenarnya.
Sementara itu, bagaimanapun, penyelenggara juga harus memiliki strategi untuk mematuhi hukum. Untuk pencegahan, sangat dibutuhkan lembaga yang menerapkan langkah-langkah kewaspadaan. Yang harus banyak dibenahi adalah anak-anak milenial yang juga memiliki pendekatan milenial, bukan hanya pendekatan formal yang sama. Pendekatan lama biasanya adalah kreasi dan inovasi yang buruk. Demokrasi dapat didiskusikan dan disosialisasikan berdasarkan pola pikir dan gaya hidup kaum milenial. Terus menuntut agar lembaga resmi taat hukum dan menyeimbangkan tanggung jawab pemilih dan kandidat untuk memberantas Money Politic, Jangan terjebak oleh hukum tanpa kebenaran dan Keadilan harus dipertahankan oleh semua.
Kegagalan Pemantau Pemilu Gakumdu untuk membawa tuduhan kebijakan moneter ke dalam ruang lingkup undang-undang telah menjadi fenomena yang meluas. Artinya, sekalipun klaim kebijakan moneter banyak beredar dan dibicarakan di kalangan masyarakat umum (pemilih), kecuali didukung oleh bukti-bukti res judicata (saksi, uang/materi, pelaku dan aspek pelaksanaan kebijakan moneter), KPU. tidak dapat melakukannya melanjutkan dengan aspek prosedural yang terletak pada otoritas polisi atau yudisial yang lebih tinggi. Kurangnya bukti telah menyebabkan tuntutan hukum terhadap Money Politic gagal di tengah jalan.
Dengan maraknya Money Politic yang berkembang saat ini dalam kehidupan politik Indonesia, hal-hal buruk yang bertentangan dengan nilai dan etika politik nasional tidak dapat dihindari lagi, karena kasus Money Politic sangat banyak. Berdampak pada dunia politik, sehingga penting untuk menerapkan langkah-langkah yang diharapkan dapat melemahkan praktik kebijakan moneter secara bertahap sebagai berikut:
1. Pendidikan Politik
Sejak munculnya Money Politic, disadari atau tidak, telah sangat mengubah politik negara, maka pendidikan kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan dengan memaksimalkan literasi yang ada di lembaga-lembaga politik, seperti Partai politik, organisasi masyarakat, komunitas bahkan lembaga pendidikan seperti sekolah diharapkan mampu memperkenalkan kembali model pendidikan yang baik agar masyarakat sadar akan pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti Money Politic dalam kehidupan politik orang Indonesia.
2. Memperbaiki Sistem Pendidikan
Jelas bahwa sistem pendidikan di negara kita adalah sistem yang lebih menitikberatkan pada akademik, terlepas dari aspek non-akademik dan etika, ini adalah kegagalan sistem, sehingga diperlukan reformasi sistem politik. , dari analisis sastra, sistem pendidikan dimasukkan ke dalam model:Jika kita mengutamakan agama dan etika, salah satu faktor di balik praktik negatif adalah Money Politic, yang terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama dan etika, karena ketika pengetahuan agama dan etika mengakar dalam diri seseorang, hal-hal negatif terjadi lebih sedikit secara politis.
Keseimbangan antara akademik dan non akademik, banyak institusi yang telah menerapkan metode ini, metode ini dinilai lebih menjanjikan karena terdapat dua sisi antara akademik dan non akademik yang saling mendukung. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus segera mengimplementasikan model ini dalam sistem pendidikannya.
Teori dan praktik, banyak sistem pendidikan yang mengedepankan teori sebelum praktik, namun ternyata metode ini dianggap tidak efektif, teori dan praktik harus diselaraskan, jika teori tidak dilengkapi dengan praktik maka akan menimbulkan ketimpangan, seperti halnya dalam pendidikan kewarganegaraan. , itu sebenarnya lebih banyak praktik, jadi model yang baik untuk digunakan jika ingin menciptakan budaya politik yang baik adalah keseimbangan antara teori dan praktik.
3. Sosialisasi Politik
