Hak Asasi Manusia atau HAM tentunya sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Sebab HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia dari saat dilahirkan ke dunia hingga manusia itu meninggal. Maka dari itu, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak yang didapatkan dapat berupa hak mendapat pendidikan, hak mendapat kesehatan, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat perlindungan hukum, hak bebas berpendapat, dan hak lainnya seperti yang terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28 A sampai dengan 28 J.
Dilansir dari laman Unicef.com "Hak Asasi Manusia adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat seluruh umat manusia. HAM juga mengatur hubungan antar individu dengan individu dan individu dengan negara". Adapun pendapat lain menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), "HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama atau status lainnya". Dari dua definisi HAM tersebut dapat dikatakan bahwa peran HAM sangat penting karena dapat memberikan suatu jaminan bagi manusia. Bahkan HAM sendiri dilindungi oleh hukum internasional dan nasional.
Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur HAM secara rinci. Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, HAM termasuk kedalam salah satu unsur negara hukum. Artinya HAM dapat membantu suatu negara menjalankan hukum nya. Sebagai contoh, dihadapan hukum, masyarakat harus mendapatkan keadilan dan kesetaraan yang sama. Hal ini dapat dijalankan oleh suatu negara bilamana negara tersebut memiliki peraturan atau mekanisme hukum yang mengatur tentang hak-hak tersebut. Nantinya, hukum juga dapat membantu negara dalam menangani pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakatnya.
Hubungan antara HAM dengan hukum memang sangat erat. HAM memberikan pondasi moral kepada hukum, agar masyarakat tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari hukum. Atau dengan kata lain, HAM berfungsi sebagai pengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga lain kepada masyarakatnya. Karena dengan adanya HAM, terdapat batasan jelas mengenai apa yang boleh dilakukan oleh setiap orang atau lembaga serta pemerintahan.
Penerapan HAM dalam hukum di suatu negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan saja. Tetapi diperlukan juga komitmen dan kontribusi dari semua elemen-elemen yang terdapat di dalam negara. Masyarakat juga memegang peran penting untuk menciptakan lingkungan yang dimana hak-hak setiap individu nya dihormati dan dilindungi. Pengimplementasian HAM dalam hukum dapat dilalui dengan berbagai cara, diantaranya melalui:
1. Konstitusi dan undang-undang dasar
2. Undang-undang nasional
3. Perjanjian dan konvensi nasional
4. Pengadilan dan lembaga penegak hukum
5. Komisi dan ombudsman HAM
6. Kebijakan publik dan program pemerintahan
7. Pendidikan dan kesadaran HAM
8. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM)
Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang merupakan salah satu contoh pengaplikasian HAM dalam hukum yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dikutip dari website nya, Komnas HAM sendiri didirikan bertujuan untuk pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam menjalankan perannya, Komnas HAM juga berpegang teguh dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999.
Dalam contoh kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan dan lainnya sangat diperlukan hukum untuk memberikan pengadilan kepada tersangka pelanggaran HAM dan memberikan keadilan serta rasa aman terhadap korban nya. Di sisi lain, HAM juga diperlukan untuk membantu mengembangkan hukum baik hukum internasional maupun nasional. HAM dapat memastikan bahwa hukum-hukum yang nantinya akan diciptakan oleh pemerintahan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Maka dari itu, HAM sangat memiliki peran penting dalam keberlanjutan hukum, begitupun dengan hukum yang dapat menjadi wadah dalam mengatur HAM di dunia ini.
