Pembangunan Tabagsel, Antara Realitas dan Harapan

Tapanuli Bagian Selatan atau sering disingkat dengan Tabagsel terletak di Propinsi Sumatera Utara. Daerah yang disebut dengan Tabagsel ini adalah keseluruhan bekas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang kini sudah mekar menjadi 5 (lima) Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Luas wilayah kelima Kabupaten ini 20.089,92 km atau setara dengan 27,528% dari keseluruhan luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Berarti lebih dari seperempat wilayah Sumatera Utara adalahwilayah Tabagsel.

Secara geografis wilayah ini berbatasan dengan Propinsi Riau dan Sumatera Barat di Sebelah Timur, disebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Barat, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Labuhan Batu.  Dengan kondisi topografi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir pantai, Tabagsel memiliki potensi kekayaan alam  yang cukup melimpah, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, peternakan , kelautan, pariwisata dan lain-lain.Saat ini jumlah penduduk Tabagsel berdasarkan Data Agreget Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I (pertama) tahun 2017 berjumlah 1.504.604  jiwa. Sejak era perang kemerdekaan sudah banyak tokoh-tokoh nasional terkenal yang berasal dari daerah Tabegsel ini. Seperti Adam Malik, Jenderal Abdul Haris Nasution, Lafran Pane, Burhanuddin Harahap, Sutan Takdir Ali Syahbana, Adnan Buyung Nasution, Muslimin Nasution, Anwar Nasution, Todung Mulya Lubis, Darmin Nasution, dan lain-lain.

Kalau tokoh-tokoh setingkat Propinsi Sumatera Utara barangkali lebih banyak yang berasal dari daerah ini daripada daerah lainnya di sumatera Utara. Beberapa kali jabatan Gubernur Sumatera Utara dipegang oleh tokoh yang berasal dari Tabagsel seperti Raja Junjungan Lubis, Sutan Kumala Pontas, Marahalim Harahap, Kaharuddin Nasution, Raja Inal Siregar, bahkan Gubernur Pertama Propinsi Sumatera Utara yakni Sutan Muhammad Amin Nasution juga berdarah Tabagsel.

Lantas, kenapa daerah ini masih menjadi daerah yang paling terbelakang di provinsi Sumatera Utara? Kalau kita perhatikan kondisi infrastruktur jalan di wilayah Tabagsel, maka dengan mudah akan kita dapati  jalan-jalan yang rusak dan berlobang, baik itu jalan nasional (jalan lintas sumatera) maupun jalan propinsi. Kondisi infrastruktur jalan ini sangat kontras dengan daerah tetangganya yang memiliki jalan yang relatif bagus. Sehingga tidak heran kalau  muncul  adagium bahwa apabila anda  datang dari Sumatera Barat atau Riau maka apabila anda menemukan  jalan yang berlobang-lobang/tidak mulus itu tandanya anda telah memasuki wilayah Tabagsel.

Itu masih dari segi infrastruktur jalan, masih banyak sisi lain yang dapat menggambarkan betapa tidak adilnya pemerintah pusat ataupun propinsi dalam membagi anggaran pembangunan ke daerah Tabagsel ini. Sangat kontras dengan daerah tetangganya di utara yang setiap tahunnya memperoleh kucuran anggaran dana dari pusat yang relatif jauh lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh Tabagsel. Padahal  secara luas wilayah Tabagsellah yang terluas di Propinsi Sumatera Utara.

Oleh sebab itu tidak salah kalau kemudian muncul aspirasi dari wilayah Tabagsel  untuk berpisah dari Propinsi Sumatera Utara dan membentuk daerah otonomi (propinsi) sendiri. Penulis teringat akan satu perbincangan dengan Amru Daulay (Bupati Mandailing Natal) pada sekitar tahun 2008 tentang rencana pembentukan Propinsi Tapanuli Bagian Selatan atau sekarang lebih populer dengan nama rencana pembentukan propinsi Sumatera Tenggara.

Ketika itu Amru Daulay mengatakan bahwa salah satu motivasi tokoh-tokoh daerah di Tapanuli Bagian Selatan untuk membentuk propinsi tersendiri adalah perasaan ketidakadilan terhadap kue pembangunan jika dibandingkan dengan kue pembangunan yang diterima daerah lain di Sumatera Utara. "Lihatlah penghasilan sumber daya alam kita jauh lebih tinggi daripada daerah tetangga di Sumut. Tapi kenapa daerah kita tidak diperhatikan. Jarak tempuh ke ibukota propinsi, kita yang paling jauh bahkan sampai memakan waktu 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) jam perjalanan darat, tapi kenapa bandar udara di daerah lain yang dibangun (dikembangkan pembangunanannya), kan lebih wajar kita Daerah Tabagsel yang mendapat pembangunan bandar udara, supaya kalau kita hendak bepergian ke Ibu Kota Propinsi kita tidak harus menghabiskan waktu sampai 14 jam perjalanan. Begitulah kira-kira sedikit perbincangan penulis dengan Bupati Mandailing Natal kala itu, memang sampai berakhirnya masa pemerintahan Amru Daulay di Mandailing Natal cita-citanya untuk membangun Bandar Udara belum berhasil.

Untunglah kini Bupati Mandailing Natal yang sekarang Drs. Dahlan Hasan Nasution melanjutkan cita-cita pembangunan yang telah dirintis Amru Daulay tersebut, dimana kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah Dahlan Hasan untuk menarik anggaran pembangunan ke Tabagsel khususnya Mandailing Natal. Dahlan tidak segan-segan "menggedor" pintu-pintu kementerian di Jakarta untuk lebih memperhatikan pembangunan di wilayah Tabagsel, dan hasilnya mulai nampak dengan dibangunnya pelabuhan laut berkelas internasional di Palimbungan Kecamatan Batahan yang kondisinya sekarang sudah hampir selesai.

Disetujuinya pembangunan Bandara Udara Bukit Malintang di Mandailing Natal dengan landasan pacu 2,5 Km yang mana kalau ini nanti berhasil maka akan bisa disinggahi pesawat sekelas boeing, dan itu juga akan menjadikan Tabagsel memiliki dua Bandar Udara bersama dengan Bandara Aek Godang di Padang Lawas Utara.  Selain itu dimulainya pembukaan jalan nasional lintas propinsi yang menghubungkan 3 (tiga) Kabupaten di perbatasan propinsi dengan Sumatera Barat yaitu Mandailing Natal, Padang Lawas dan Pasaman tentu akan lebih menggerakkan ekonomi masyarakat Tabagsel. Disetujuinya pembangunan perguruan tinggi negeri (STAIN) di Kabupaten Mandailing Natal yang rencana jangka panjangnya akan dibuat menjadi Universitas Negeri, ini juga akan menjadikan Tabagsel semakin maju dalam bidang pendidikan karena telah memiliki dua perguruan Tinggi Negeri, yaitu IAIN Padangsidimpuan dan STAIN Mandailing Natal.

Tentu masih banyak lagi infrastruktur yang harus diperjuangkan pembangunanannya ke pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan daerah Tabagsel ini, seperti perbaikan jalan-jalan nasional dan jalan-jalan propinsi di wilayah Tabagsel karena infrastruktur jalan ini sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, misalnya dalam rangka menjual potensi wisata yang ada di Tabagsel. Bagaimana mungkin wisatawan mau berkunjung ke Tabagsel kalau infrastruktur jalannya tidak bagus. Bagaimana orang Tabagsel mau berurusan ke Ibukota Propinsi di Medan kalau jalan yang harus ditempuh kondisinya mengganggu kesehatan badan dan harus memakan waktu sampai 14 jam perjalanan.

Hendaknya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berfikir kenapa banyak orang Tabagsel lebih senang bepergian (baik berbelanja, berwisata, maupun berobat) ke Sumatera Barat daripada ke wilayah lain di Sumatera Utara. Bahkan anak-anak Tabagsel juga banyak yang menimba ilmu ke Sumatera Barat baik itu kuliah maupun bersekolah. Tentu karena Propinsi tetangga itu punya keunggulan tersendiri di mata masyarakat Tabagsel dibandingkan dengan propinsinya sendiri. Ini semua tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang saat ini sedang bertarung merebut hati rakyat, bahwa ada sekitar 1.5 juta jiwa penduduk di Daerah Tabagsel yang butuh perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kalau kedepan Pemerintah Provinsi masih terus menganaktirikan Tabagsel maka tidak ada jalan lain selain kepala-kepala daerah (pemerintah daerah) di wilayah Tabagsel harus bersatupadu bergandengan tangan untuk sama-sama menggedor pintu-pintu kementerian di Jakarta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan wilayah Tabagsel, bahkan kalau perlu perjuangan untuk berpisah dari Provinsi Sumatera Utara harus terus disuarakan. Bukankah salah satu tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru (baca: pemekaran provinsi) adalah untuk memperpendek/mendekatkan rentang kendali pemerintahan? Bukankah saat ini terlalu jauh jarak rentang antara Tabagsel dengan kantor-kantor pemerintahan di Provinsi? Terakhir kita berharap semoga di masa mendatang wilayah Tabagsel lebih mendapat perhatian dari pemerintah.