Bonus demografi di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh negara. Dari segi produksi maupun konsumsi sama-sama belum kuat pondasinya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Minimnya penguatan investasi dalam sumber daya manusia seperti perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan kualitas gizi, maupun hal sejenisnya belum begitu diperhatikan. Banyaknya pekerja informal dengan kualitas kerja yang belum mumpuni dapat dikatakan belum kompetitif untuk menghasilkan industrialisasi yang sifatnya strategis.
Dalam ranah pendidikan, persentase tingkat penyelesaian sekolah di jenjang SMA pada tahun 2022 baru sekitar 66%. Walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 63.95%, angkat tersebut masih belum cukup untuk menghadapi bonus demografi nanti. Pendidikan merupakan hal yang penting karena akan menjadi dasar dari tiap-tiap manusia dalam memasuki dunia pekerjaan yang kompetitif. Dengan pendidikan juga, masyarakat menjadi semakin produktif dan potensi yang ada dalam masyarakat menjadi terbangun.
Dengan jumlah penduduk yang banyak itu, bukan berarti banyak juga penduduk yang merupakan tenaga kerja berkompeten. Sekitar 8,64 juta penduduk Indonesia merupakan pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan dari beberapa hal seperti kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya keahlian individu, kurangnya informasi, lapangan pekerjaan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Pemerintah harus bisa mencari solusi permasalahan pengangguran ini seperti dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperkuat infrastruktur pelayanan informasi tenaga kerja, penciptaan iklim investasi untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan lain sebagainya.
Masalah-masalah tersebut akan menjadi penghambat negara ini dalam menghadapi bonus demografi. Jika tidak segera diatasi, maka bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi dimana banyak penduduk usia produktif namun mereka tidak sanggup untuk bekerja. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menghadapi hal tersebut dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang tepat.
Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat itu, terdapat 9 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:
- Adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat dalam program-program pemberdayaan
- Adanya demokrasi atau hak asasi dalam pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan kemampuan.
- Pemberian tanggung jawab, program ditujukan untuk memupuk rasa tanggung jawab masyarakat. Sehingga, masyarakat merasa kegiatan tersebut penting untuk diri mereka.
- Koordinasi dan keterpaduan, dalam pelaksanaannya agar dapat menciptakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
- Harus membawa nilai tambah agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Terukur, dalam hasil pelaksanaan kinerjanya harus bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk statistik maupun kualitatif.
- Bertahap dan berkelanjutan.
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah.
Dengan 9 prinsip tadi, program pemberdayaan masyarakat akan senantiasa tertuju kepada pembangunan masyarakat yang lebih baik lagi. Juga bangkitnya potensi masyarakat dan fungsi sosial masyarakat akan timbul pada nantinya. Solusi yang saat ini pemerintah lakukan salah satunya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Yang fokus utamanya adalah pengembangan kreativitas dan inovasi dalam studi permasalahan. Upaya lainnya adalah dengan Kartu Prakerja yang diharapkan masyarakat bisa berwirausaha sehingga semakin banyak terciptanya lapangan kerja. Juga dukungan pembiayaan UMKM dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Program-program seperti itu harus terus dilakukan dan terus ditingkatkan agar hasil dari program tersebut dapat lebih baik lagi.
Kesimpulan
Indonesia pada tahun 2045 nanti akan pada masa keemasannya yaitu genap berusia 100 tahun. Indonesia diharapkan bisa menjadi negara maju, sehingga pemerintah merancang pembangunan Indonesia dengan 4 pilar Visi Indonesia Emas 2045. Yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Visi Indonesia Emas 2045 ini juga didukung oleh adanya bonus demografi yang akan dirasakan oleh bangsa kita. Generasi muda akan menjadi penggerak utama bangsa kita nantinya. Terdapat masalah-masalah yang menghambat tercapainya tujuan Visi Indonesia Emas 2045 ini. Pemberdayaan masyarakat harus terus dilaksanakan agar negara kita siap menjadi negara maju pada usianya yang satu abad nanti.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terdapat 190,83 juta jiwa (69,3%) termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 44,3% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 jiwa penduduk usia produktif. Bonus demografi di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh negara. Dari segi produksi maupun konsumsi sama-sama belum kuat pondasinya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Juga pada segi pendidikan dan ketenagakerjaan, Indonesia belum begitu siap menghadapi bonus demografi. Pemerintah harus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat seperti MBKM, Kartu Prakerja, bantuan pada UMKM, dan lain sebagainya. Hal ini perlu terus dilakukan semata-mata untuk menyiapkan bangsa kita menghadapi bonus demografi dan menjadi negara maju di tahun 2045 nanti.
Daftar Pustaka
