Kabupaten Garut, Minimarket yang Terabaikan

Akibatnya, kemampuan BPBD untuk merespons, mengoordinasikan, dan mengelola potensi bencana menjadi sangat terbatas.

 Seharusnya, BPBD di Kabupaten Garut perlu diperkuat dengan alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM agar memiliki kemampuan dalam menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketidakhadiran peran BPBD yang mumpuni hanya akan memperburuk dampak ketika bencana terjadi, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan imateriil yang lebih besar bagi masyarakat.

 Kebutuhan akan Kepemimpinan dan Kebijakan yang Berpihak pada Kesiapsiagaan

Helmi Budiman, yang telah menjadi Wakil Bupati selama 10 tahun, seharusnya lebih serius mengupayakan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Garut.Keberpihakan terhadap penguatan mitigasi bencana tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk program nyata, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Melalui kebijakan dan implementasi yang jelas, Garut dapat menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana. 

Sayangnya, perhatian yang minim selama satu dekade terakhir hanya meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman bencana yang terus berulang. Saatnya Garut Berbenah Menghadapi kenyataan bahwa Kabupaten Garut adalah daerah dengan potensi bencana yang beragam, sudah seharusnya ada upaya kolektif untuk memperbaiki kondisi ini. 

Pemerintah, bersama BPBD, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, perlu bersama-sama membangun kesiapsiagaan. Tidak ada lagi ruang bagi kebijakan setengah hati yang menempatkan keselamatan warga di urutan bawah. 

Kabupaten Garut harus berbenah, dan itu dimulai dari kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga, penguatan kapasitas BPBD, serta pemimpin yang benar-benar peduli pada keberlangsungan hidup masyarakatnya. Helmi Budiman, yang sudah satu dekade menjabat, perlu mempertanggungjawabkan minimnya upaya mitiga