Dilematika BUMDes: Harapan dan Tantangan

Kondisi tersebut akan semakin parah lagi kalau terjadi  konflik internal antara pengurus BUMDes dengan Pemerintah Desa. Sehingga memunculkan disharmonisasi. Kondisi ini tentu sangat mengganggu manajemen yang dijalankan oleh pengelola BUMDes. Apalagi jika dikaitkan dengan alokasi modal yang seharusnya diberikan oleh Pemdes kepada BUMDes. Dengan terjadinya disharmonisasi tersebut, secara otomatis akan berpengaruh terhadap kelancaran penyertaan modal yang diberikan.

Kedua, Soal kepercayaan atau trust. Hal ini menjadi fenomena nyata di beberapa BUMDes.  Kepala desa belum memberikan kepercayaan secara penuh kepada pengelola BUMDes. Sehingga pemerintah desa terkesan menghambat akses permodalan yang seharusnya diberikan kepada BUMDes melalui mekanisme penyertaan modal di APBDes. Kurangnya kepercayaan ini bisa jadi dipicu oleh kegagalan usaha yang pernah dikelola BUMDes, atau karena sebab lain. 

Akibatnya, BUMDes yang sudah dibentuk dibiarkan tidak berjalan dengan baik. Sementara kepala desa tidak memberikan perhatian yang baik terhadap keberadaan BUMDes. Alhasil BUMDes yang ada dibiarkan mangkrak dan tidak ada upaya untuk merevitalisasi atau menyegarkan kembali.

Ketiga, persoalan yang berkaitan dengan unit usaha. Pemilihan unit usaha yang dikelola BUMDes menjadi kunci keberhasilan usaha yang dijalankan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. 

Persoalan yang terjadi di lapangan adalah, seringkali pemilihan unit usaha tidak didasarkan pada kajian kelayakan usaha yang dilakukan secara profesional. Pada umumnya pengelola BUMDes latah dalam memilih dan menjalankan unit usaha. 

Tidak didasari dengan kajian analisis usaha dan assesment pasar. Alih-alih mendatangkan keuntungan, pemilihan unit usaha yang salah hanya menggiring BUMDes pada kerugian dan kebangkrutan.

Keempat, perilaku koruptif. Tidak bisa dipungkiri bahwa moral hazard semacam perilaku koruptif masih terus ada di berbagai sistem. Salah satunya pada pemerintahan desa dan BUMDes. Berbagai modus dilakukan oleh sejumlah oknum untuk memperkaya diri dan golongannya. Adanya perilaku koruptif dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi biang masalah yang serius. Apapun usaha yang dilakukan hanya sebatas alibi untuk mencapai tujuan pribadi dan golongan.

Inilah beberapa catatan merah yang menjadi tantangan serius dalam membangun BUMDes. Diluar permasalahan tersebut tentunya masih terdapat banyak masalah jika dieksplorasi lebih dalam. BUMDes, dibalik harapan yang digantungkan, nyatanya masih menyisakan tantangan yang tidak ringan.