General Review Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum

Nama: Said Muhamad Raya Radjasa

Nim: 222111219

Kelas: 5F

• Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara fenomena sosial dan non-sosial. Hukum merupakan kumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan fungsi mengontrol, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum menentukan apa yang diperbolehkan, diwajibkan, dan dilarang. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya.

• Hukum dan Kenyataan Masyarakat

Hukum dan masyarakat saling memengaruhi satu sama lain, menciptakan hubungan yang dinamis. Hukum bertindak sebagai panduan perilaku dan kontrol sosial untuk menjaga ketertiban serta keadilan. Esmi Warasih dalam Mushafi menyatakan bahwa pranata sosial dan hukum memiliki tujuan serupa, yakni mencapai stabilitas dan ketertiban demi kehidupan yang damai dan sejahtera. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum berpengaruh pada keberlakuannya, yang didorong oleh dua hal: kepatuhan karena takut akan sanksi dan kepatuhan karena menyadari manfaat hukum.

• Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif

Yuridis empiris, atau sosiologi hukum, adalah studi hukum yang mengamati fenomena sosial terkait hukum dalam masyarakat. Fokusnya pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar teks hukum.
Sebaliknya, yuridis normatif mempelajari norma hukum tertulis dalam perundang-undangan, mengevaluasi validitas dan konsistensi aturan formal dalam sistem hukum.

• Mazhab Pemikiran Hukum (Positivisme)

Positivisme hukum menekankan pemisahan antara hukum dan moral. Mazhab ini memprioritaskan hukum tertulis dengan keyakinan bahwa norma hukum hanya berasal dari hukum positif. Semua masalah masyarakat harus diatur melalui hukum tertulis, sesuai pandangan aliran ini.

• Mazhab Pemikiran Hukum (Sociological Jurisprudence)

Pendekatan Sociological Jurisprudence dimulai dari hukum ke masyarakat, berbeda dengan sosiologi hukum yang berangkat dari masyarakat ke hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hanya hukum yang mampu bertahan dalam ujian rasionalitas dan pengalaman yang dapat bertahan.

• Mazhab Pemikiran Hukum (Living Law dan Utilitarianisme)

Living Law, menurut Eugen Ehrlich, menegaskan bahwa hukum berlaku tidak hanya dari peraturan resmi tetapi juga dari norma sosial masyarakat. Utilitarianisme, oleh Bentham dan Mill, menganggap hukum sebagai alat untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Keduanya menempatkan hukum dalam konteks sosial, tetapi Living Law lebih berfokus pada praktik sosial, sementara Utilitarianisme menekankan manfaat hukum.

• Pemikiran Ibnu Khaldun dan Emile Durkheim

Ibnu Khaldun melihat hukum sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik. Beliau menegaskan bahwa hukum itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai instrumen bagian dari stabilitas sosial dimana untuk menjaganya. Dalam konsep assabiyah yang dipaparkan ibnu khaldun (solidaritas kelompok). Hukum itu dipengaruhi oleh suatu kelompok yang menjadi sebuah pilah kekuasaan dan peradaban. Sedangkan Durkheim memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial, dengan hukum pidana untuk pelanggaran norma kolektif dan hukum perdata untuk menjaga kesepakatan masyarakat maju. 

• Pemikiran Hukum Max Weber dan H.L.A. Hart

Max weber dalam pemikirannya tentang sosiologi hukum memandang hukum sebagai sebuah instrumen kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Max weber juga memandang hukum modern sebagai hukum rasionalitas dan sistematis, serta berfungsi mengontrol dan mengatur hubungan sosial. Sedangkan H.L.A. Hart menekankan pentingnya memahami hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari aturan primer dan sekunder. Aturan primer mengatur perilaku manusia secara langsung, sedangkan aturan sekunder memberikan kerangka untuk menciptakan, mengubah, atau menghapus aturan primer. Dalam sosiologi hukum, Hart menggarisbawahi bahwa keberadaan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan paksaan, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut sebagai sah. 

• Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana aturan hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum dianggap efektif ketika berhasil mempengaruhi tindakan individu atau kelompok sehingga sesuai dengan maksud yang diharapkan, seperti menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak. salah satu upaya agar masyarakat menaati aturan hukum dengan memberikan sanki-sankinya atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

• Law and Social Control

Law and Social Control adalah sebuah konsep dimana hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok masyarakat. Hukum bekerja bersama kontrol sosial informal seperti adat, tradisi, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Keduanya saling melengkapi, di mana kontrol sosial informal membentuk landasan budaya dan etika, sementara hukum memberikan otoritas dan legitimasi dalam penegakannya. Dengan demikian, interaksi antara hukum dan kontrol sosial mencerminkan upaya kolektif untuk mencapai harmoni sosial dan melindungi kepentingan bersama.

• Social Legal Studies

Social Legal Studies adalah cabang interdisipliner yang mengeksplorasi hubungan antara hukum, masyarakat, dan konteks sosial di mana hukum itu berkembang. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai produk budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika sosial. Social Legal Studies melibatkan analisis kritis terhadap bagaimana hukum menciptakan, memperkuat, atau bahkan menantang struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. 

• Progressive Law

Hukum progressive law adalah hukum yang dimana melakukan tindakan radikal, mengubah suatu sistem hukum termasuk aturan didalamnya jika memang diperlukan agar suatu hukum bisa lebih berguna. Hukum progressive law juga mengedepankan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia lebih jelasnya hukum progressive law melakukan pembebasan baik dalam cara kita berpikir maupaun dalam tindakan hukum.

• Legal pluralism

Legal pluralism adalah konsep yang mengacu pada keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat yang sama. Dalam kerangka ini, hukum negara formal hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, atau norma sosial yang diakui oleh komunitas tertentu. Legal pluralism mencerminkan keragaman norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat multikultural atau yang memiliki warisan kolonial. 

• Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam menitikberatkan pada analisis bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat di mana ia diterapkan. Pendekatan ini melihat hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai produk yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Sosiologi hukum Islam mengeksplorasi bagaimana praktik dan interpretasi hukum Islam dipengaruhi oleh konteks lokal, tradisi, dan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana hukum ini berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban sosial.