Mohon tunggu...
Sahrul Romadlon
Sahrul Romadlon Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran

Hobi saya membaca buku dan menulis opini yang berkaitan dengan isu-isu terkini

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Merajalelanya Berita Hoaks Menjelang Pemilu 2024, Apa Penyebabnya?

15 Desember 2023   19:27 Diperbarui: 15 Desember 2023   19:27 256
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Politik Identitas. Sumber : Unplash

Pemilihan umum atau pemilu adalah puncak dari sistem demokrasi. Pada pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan untuk memimpin dan menentukan arah bangsa kedepannya mau seperti apa. Tentu saja, pemilu ini begitu penting terutama untuk masyarakat karena wakil-wakil yang nantinya terpilih, kebijakan-kebijakan yang mereka buat akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

Pengertian pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 (1) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat akan dihadapkan pada pemilihan umum tersebut. Walaupun waktu menuju pemilu masih terbilang cukup lama, namun berbagai media sudah ramai memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dari sekarang, terutama berita-berita terkait dengan pilpres. Mulai dari pemberitaan terkait koalisi-koalisi yang dibentuk oleh masing-masing partai politik, pengusungan nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden, hingga yang terakhir adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi capres maupun cawapres asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Karena putusan MK inilah Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan akibatnya memunculkan spekulasi di kalangan publik akan adanya politik dinasti dikarenakan Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo.

Pemilu 2024 di Indonesia, dengan segala kemajuan teknologi dan komunikasi yang dimilikinya, membawa harapan besar dan tantangan dalam bentuk hoaks atau berita palsu. Hoaks atau berita palsu di tengah-tengah situasi politik yang sedang panas-panasnya akan memberikan dampak yang buruk, terutama bagi masyarakat, mulai dari polarisasi yang tak terhindarkan hingga menimbulkan konflik yang sifatnya destruktif.

Menurut KBBI, hoaks adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoaks merupakan salah satu fenomena yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, terutama dengan munculnya berbagai macam media secara bebas di internet, yang tentu tidak semua media memberikan berita-berita yang kredibel.

Menjelang pemilu 2024 ini, ada banyak sekali hoaks yang bertebaran di internet. Namun, bukan tanpa alasan, hoaks-hoaks yang bertebaran di internet menjelang pemilu 2024 ini tentu ada penyebabnya. Berikut beberapa penyebab beredarnya hoaks menjelang pemilu 2024 :

1. Politik identitas

Calon presiden, calon wakil presiden, calon wakil-wakil rakyat, dan partai politik, sering memanfaatkan perbedaan identitas untuk menaikkan dukungannya terhadap mereka, karena identitas adalah masalah yang sensitif bagi masyarakat Indonesia, maka ini menjadi ladang yang bagus buat pemerintah untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap mereka. Contohnya saja penggunaan sentimen-sentimen atau slogan-slogan yang bersifat Islami, maka secara tidak langsung, masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan mendukung calon tersebut.

Selain daripada itu, penggunaan politik identitas di Indonesia akan sangat menguntungkan bagi para calon yang diusung oleh partai tertentu karena memang basis politik di Indonesia adalah identitas itu sendiri. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan golongan. Karena perbedaan-perbedaan identitas itulah maka mereka menggunakan kesempatan ini untuk menarik dukungan dari masyarakat, terutama sekali penarikan dukungan ini ditujukan kepada mayoritas.

Penggunaan politik identitas sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam upayanya untuk menarik dukungan dari masyarakat, yang menjadi masalah adalah ketika mereka menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi media dan menyebarkan hoaks kepada masyarakat. Informasi yang beredar di internet sekarang sudah tidak terkendali lagi. Ada banyak sekali berita yang bermunculan setiap detiknya dan kalau kita tidak kritis dalam membaca berita-berita di internet tersebut, maka bisa saja kita akan mengonsumsi berita-berita hoaks. Terlebih lagi biasanya para oknum itu dengan berbagai macam cara sengaja menyebarkan hoaks yang berkaitan dengan identitas seseorang untuk merendahkan golongan yang lain dan berakhir pada konflik antar identitas yang berbeda. Mereka yang berbeda dukungan saling mencela satu sama lain, saling menfitnah satu sama lain, dan saling membenci satu sama lain.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun