Kendati di luar upaya jalan dialog yang dilakukan Bupati Laura Hafid, terdengar suara lantang yang meminta Pemkab Nunukan sekali waktu bersikap tegas terhadap Pemerintah Tawau-Sabah. Demi menjaga harga diri dan martabat sebagai sebuah bangsa. Kebijakan sepihak yang kerap diambil dari Pemerintah Tawau jelas adalah cerminan sikap arogan, yang tidak dilandasi itikad baik sebagai dua wilayah yang saling bertetangga dekat. Sejatinya Pemerintah Kabupaten Nunukan cukup memiliki amunisi, andai ingin bertidak tegas terhadap Pemerintah Tawau.
Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Kota Tawau mayoritas berasal dari Indonesia. Dan denyut roda perekonomian Bandar Tawau separuhnya digerakkan tenaga kerja yang notabenenya adalah orang-orang Indonesia asal Nunukan. Mulai dari profesi kerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, pedagang, pekerja konstruksi, pekerja di perkebunan, hampir seluruhnya tenaga kerja asal Indonesia.
Seperti kasus insiden ada jotos antara pihak kepolisian Krayan dengan Tentara Diraja Malaysia (TDRM) beberapa bulan lalu, pada salah satu tempat hiburan di wilayah Krayan yang sempat membuat suasana perbatasan Krayan-Sabah diliputi ketegangan. Sebagai buntut dari insiden tersebut, pihak Malaysia dengan sikap tidak dewasa, sempat melakukan aksi penutupan pos lintas batas wilayahnya yang menyebabkan masyarakat Krayan kesulitan mendapat pasokan BBM dan kebutuhan pokok.
Dan jangan lupa, potensi komplik selalu terbuka, karena harus diakui sepanjang sejarah hubungan Jakarta-Kuala Lumpur juga tidak lepas dari dinamika perang dingin. Masih segar dalam ingatan, pemerintah dan masyarakat Indonesia pernah berang terhadap Pemerintah Malaysia akibat ulah konyol Malaysia, yang mengklaim sepihak beberapa warisan budaya milik Indonesia, seperti budaya Reog Ponorogo, tarian Tor-tor Batak, lagu daerah Rasa Sayange.
Selain itu yang tak kalah sensitifnya, hubungan Indonesia-Malaysia sampai saat ini masih menyimpan bara terkait persoalan isu Blok Ambalat dan soal isu TKI ilegal. Tak dapat dinafikan bahwa sederet kebijakan Pemerintah Tawau yang dipersembahkan sebagai kado pahit akhir tahun bagi Pemkab Nunukan tidak bisa di jauhkan dari persoalan isu Blok Ambalat dan isu TKI ilegal yang masih jadi ganjalan hubungan Jakarta-Kuala Lumpur.