Pandangan klasik, teori Keynesian, dan pendekatan masa kini
Pandangan Klasik:
Pandangan klasik menekankan pada pasar bebas dan mekanisme pasar yang efisien. Menurut pandangan ini, pasar akan mengatur sendiri dengan harga dan penawaran serta permintaan. Intervensi pemerintah seharusnya minimal. Klasik juga percaya pada konsep bahwa pasar akan mencapai keseimbangan jangka panjang secara otomatis.
Teori Keynesian:
Teori Keynesian menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan moneter (pengaturan uang dan suku bunga) untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian, seperti pengangguran dan depresi. Keynesianisme menyarankan bahwa pemerintah dapat dan seharusnya campur tangan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas.
Pendekatan Masa Kini:
Pendekatan masa kini mencakup berbagai teori ekonomi dan kebijakan yang berkembang seiring waktu. Dalam konteks Indonesia, pendekatan masa kini mungkin mencakup strategi ekonomi berkelanjutan, pengembangan sektor teknologi dan inovasi, inklusi keuangan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
1.Hubunhan Pandangan Ekonomi Klasik terhadap Perekonomian Indonesia Saat ini
Pandangan ekonomi klasik menekankan pada prinsip-prinsip pasar bebas, di mana pasokan dan permintaan berinteraksi secara bebas untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Pada dasarnya, pandangan klasik percaya bahwa pasar yang tidak terganggu akan mencapai keseimbangan alamiah tanpa campur tangan pemerintah.
Namun, dalam konteks perekonomian saat ini, pandangan ini sering diberlakukan secara terbatas. Perekonomian modern jarang sepenuhnya mengikuti model klasik, karena intervensi pemerintah di berbagai bentuk, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan regulasi pasar, umumnya dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pandangan klasik juga mengasumsikan bahwa pasar memiliki informasi yang sempurna, tetapi dalam praktiknya, pasar seringkali mengalami ketidaksempurnaan informasi. Oleh karena itu, kebijakan publik dan intervensi pemerintah sering diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan ini dan memastikan pasar beroperasi dengan cara yang efisien dan adil.
