Yurisdiksi Pemajakan

Aturan dasar dari yurisdiksi:

• Westberg (2002) menyatakan bahwa yurisdiksi pemajakan berdasarkan tempat tinggal antara lain di dasarkan pada prinsif manfaat yang berarti bahwa hak pemajakan terjadi di wilayah hukum mana pembayar pajak menerima manfaat dari kesejahteraan social, infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dibayar dari pajask yang diterima atau diperoleh pemerintah.
• Mansury (1998) mengemukakan bahwa: penentuan subjek pajak dalam negeri berdasarkan atas tempat tinggal atau keberadaan orang pribadi yang bersangkutan disuatu negara disebut sebagai atas "Residence criterion", penentuan subjek pajak orang pribadi UUn PPh sebagai UU domestic Indonesia memakai satu kriteria yaitu kreteria residen sedangkan untuk badan menggunakan dua kriteria yaitu Fiscal domicile criterion dan incorporation criterion.entang 
• 
  
• KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
•  Yurisdiksi domisili diatur dalam pasal 2 (3) UU PPh 1984 tentang subjek PPh sebagai berikut:
• Orang pribadi
• Yurisdiksi WPOP didasarkan pada:
• Personal allegiance (status personal)
• Economic allegiance (status ekonomi)
• Property (kepemilikan, kekayaan yang terletak di negara pemungut pajak)
• Badan
• Yurisdiksi wajib pajak didasarkan pada:
• Tempat pendirian
• Tempat kedudukan (fix base)
•  

HAK PEMAJAKAN YANG TERDAPAT DALAM P3B

Pada dasarnya ada tiga hak pemajakan yang terdapat dalam P3B (Kurniawan, 2012)

• Hak pemajakan penuh (exclusively taxing rights), boleh memajaki wajib pajak negara lain tanpa pembatasan
• Hak pemaajakan terbatas (limited taxing rights), pembatasan dengan Batasan tertentu seperti tax treaty
• Pelepasan hak pemajakan (relinquished taxing rights), memberikan hak pemajakan kepada negara lain seperti pajak perlintasan antar negara (penerbangan internasional)