Kajian ekonomi politik global dalam tidak akan lepas dari berbagai unsur kepentingan politik di dalamnya. Setiap pihak dan aktor akan berusaha untuk memenuhi kepentingan ekonominya, dan tidak jarang, melakukan proses-proses politik untuk mencapainya. Termasuk politik hegemoni atau dominasi. Politik hegemoni merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari bidang ekonomi dan percaturan politik internasional. Dalam lingkup hubungan antar negara, kekuatan ekonomi dapat menjadi sebuah "kekuatan" yang efisien dalam menjalankan aksi-aksi politik. Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, secara otomatis juga punya peran dan pengaruh yang sangat signifikan di dunia. Sehingga, dengan kekuatan ekonomi yang besar tersebut, aktor negara dapat dengan mudah memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan pengaruh ekonomi yang hegemon. Ekonomi Amerika terus berkembang sejak akhir Perang Dunia II, hingga menjadi yang terbesar di dunia. Dengan ekonomi yang besar tersebut, Amerika Serikat, sangat aktif membantu negara-negara lain, khususnya negara-negara Eropa Barat yang sangat menderita akibat perang. Politik Marshall Plan pasca perang untuk negara-negara di Eropa Barat ini menjadi bantuan moneter yang mengubah pengaruh Amerika Serikat di kancah internasional. Berkat aksi politik tersebut AS berhasil membangun reputasi sebagai negara yang membantu revitalisasi dan pemulihan Eropa melalui program ini.
Dominasi Amerika Serikat tidak berhenti di situ, namun juga mengarah kepada terciptanya sistem moneter internasional yang baru. Perjanjian Bretton Woods, yang diratifikasi oleh 44 negara pada tahun 1944, menetapkan rencana untuk memulihkan kembali ekonomi global dengan menurunkan hambatan perdagangan seperti pembayaran dan nilai tukar . Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengganti sistem cadangan devisa negara saat ini dengan mata uang internasional yang semula terakumulasi dalam bentuk aset berharga seperti emas. Dalam situasi itu, dolar AS berperan sebagai mata uang standar dunia. Implikasinya, setiap negara anggota wajib menyediakan dollar AS sebagai simbol cadangan devisanya untuk memantau kurs atau nilai tukarnya. Pendirian institusi seperti International Monetary Funds (IMF), Bank Dunia, dan World Trade Organization (WTO) juga disepakati dalam pertemuan tersebut atas inisiasi AS. Sehingga semakin menunjukkan dominasi AS dalam sistem moneter internasional. Walaupun pada akhirnya sistem Bretton Woods  ini runtuh pada 1973, akan tetapi peran ketiga lembaga yang dibentuk AS tersebut masih sangat penting dalam dinamika sistem moneter global.
Kini, tatanan internasional terus diwarnai dengan dinamika yang kompleks akibat kekuatan dan hegemoni Amerika Serikat atas ekonomi global. Klaim bahwa sistem moneter internasional saat ini hanya menguntungkan negara maju adalah yang paling sering diperdebatkan. Bank Dunia dan IMF, dua lembaga ekonomi yang sangat kuat itu, sangat menindas negara berkembang melalui kebijakan-kebijakan yang sering eksploitatif. Oleh karena itu, sejumlah negara industri baru (negara industri berkembang) mendirikan organisasi ekonomi dengan tujuan terbebas dari hegemoni ini. Beberapa negara seperti; Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, membentuk sebuah Organisasi kerja sama yang disebut sebagai BRICS.
BRICS atau Brazil, Russia, India, China, dan South Africa merupakan Organisasi yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi. Anggotanya berupa lima negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (major growing economy). Mekanisme BRICS berupaya memajukan kerja sama, pembangunan, keamanan, dan perdamaian. Negara-negara ini bergabung karena ketidakadilan dan perbedaan etika dengan Bank Dunia dan IMF. Negara-negara anggota BRICS sangat blak-blakan dalam mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan Bank Dunia dan IMF, yang kerap sangat jelas mendukung negara-negara maju. Ini dapat terjadi karena kontribusi modal yang terdapat dalam tubuh kedua lembaga tersebut didominasi oleh negara-negara maju. Jika dijumlahkan, total kontribusi negara maju dalam IMF berkisar 56%, AS sendiri berkontribusi sebesar 19%. Ini menyebabkan  ketimpangan akumulasi suara (vote) antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam perumusan kebijakan publik dan mungkin sangat merugikan bagi negara-negara berkembang.
Untuk melawan dominasi IMF tersebut, negara-negara anggota BRICS sepakat membentuk BRICS New Development Bank (NDB). New Development Bank (NDB) ini didirikan oleh negara-negara BRICS dengan tujuan meminjamkan uang ke negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dengan basis modal mulai dari $100 miliar, NDB akan dapat mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara yang tengah membangun ekonominya. Kemudahan meminjam untuk pembangunan ekonomi ini yang menjadi perhatian utama bagi semua negara anggota BRICS. Kelima anggota BRICS juga akan mencadangkan $100 miliar dari cadangan devisa mereka untuk jalur pertukaran, yang dapat digunakan oleh anggota BRICS lainnya sesuai dengan Contingent Reserve Arrangement. Berbagai jaringan regional dan multilateral, serta bank berskala nasional lainnya dibiayai oleh pinjaman dari NDB BRICS.
Kabar pendirian New Development Bank (NDB) ini disambut baik oleh negara-negara berkembang yang membutuhkan pendanaan. Khususnya, bagi negara berkembang yang mencari alternatif dari peminjaman melalui IMF. Dukungan terhadap pendirian NDB ini menunjukkan ketidakpuasan yang berkembang di antara negara-negara berkembang dengan kebijakan IMF dan Bank Dunia yang sebagian besar didominasi oleh AS. Tujuan utama NDB adalah mengumpulkan uang untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan bagi negara anggota BRICS dan negara berkembang lainnya. Selain itu, tujuan NDB adalah menutup kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur. NDB juga fokus menyalurkan pinjaman dan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Di sini terlihat jelas bahwa pinjaman di NDB lebih terarah untuk investasi infrastruktur negara, daripada investasi sektor finansial lainnya.
BRICS New Development Bank (NDB) juga sering membahas penawaran bantuan yang berfokus pada kawasan Afrika dan Amerika Latin. Ini disebabkan persepsi bahwa kedua wilayah ini kurang mendapat perhatian dibandingkan kawasan yang lain dalam hal pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu NDB ini hadir untuk membantu masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur di kedua kawasan tersebut.
New Development Bank (NDB) yang selalu menyuarakan dan  mendorong keadilan dalam tata kelola keuangan terutama bagi negara berkembang, juga memiliki tantangan sendiri. tantangan, seperti sistem pembayaran yang bergantung pada dolar AS. Fakta bahwa bank baru akan memungkinkan BRICS mengurangi ketergantungan mereka yang tidak proporsional pada dolar AS adalah fitur penting lainnya dari institusi tersebut. Banyak negara berkembang lainnya, selain BRICS, menyadari perlunya mengurangi dominasi dolar dalam pembayaran internasional. BRICS ingin menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketergantungan ini, yang merupakan alasan lain mengapa Pengaturan Cadangan Kontingen (Contingent Reserve Arrangement) dibuat. Selain itu, mereka semua ingin mengurangi ketergantungan mereka secara keseluruhan pada dolar AS.
IMF telah lama aktif dalam memberi bantuan moneter di dunia, namun IMF memiliki kecenderungan untuk memaksakan persyaratan ketat yang seringkali tidak dapat ditolerir pada pendanaan yang disediakannya. Saat meminjamkan uang ke negara-negara bermasalah, IMF tidak memerlukan jaminan; sebaliknya, IMF menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi yang harus dipatuhi oleh negara peminjam. Setiap negara peminjam wajib mematuhi segala prinsip dan kebijakan yang ditetapkan oleh IMF. Sebagaimana IMF kerang menginterupsi dan mendikte kebijakan moneter yang diambil Indonesia pasca Krisis Moneter di Asia 1997.
BRICS New Development Bank (NDB) didirikan sebagai hasil dari ketidaksepakatan dari lima negara dengan kebijakan moneter IMF. Tentu NDB bisa tumbuh memiliki pengaruh yang setara dengan Bank Dunia atau IMF dalam mekanisme sistem moneter internasional dengan. Walaupun pada awalnya, NDB harus menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan moneter di tatanan internasional. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa NDB dapat berkembang menjadi kekuatan yang dapat mengimbangi pengaruh Barat, khususnya di bidang ekonomi dunia.
