Lampung Sebagai Kawasan Ekonomi Strategis

Regulasi pemerintah pusat yang menggulirkan paket MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia),  telah memberikan peluang strategis kepada wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, tak terkecuali Lampung, untuk mengembangkan perekonomiannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Sebagai daerah penyanggah lalu lintas mobilitas ekonomi Pulau Sumatera, dari konteks fungsi penghubung dengan Pulau Jawa sebagai sentrum pertumbuhan ekonomi nasional, membuat Lampung menjadi wilayah ekonomi strategis.

Secara geostrategis, perkembangan ekonomi kawasan akan sangat menentukan daya saing nasional suatu bangsa.  Terkait dengan isu pengembangan ekonomi kawasan, saat ini pemerintah sudah mengembangkan MP3EI, yang memproyeksikan enam wilayah pengembangan koridor ekonomi. Setiap koridor ekonomi mencakup pengembangan potensi keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap kawasan/provinsi, tak terkecuali kawasan Sumatera ncluding Propinsi Lampung.

Saat ini, bangsa Indonesia sedang bersiap-siap diri untuk menghadapi era ASEAN Community pada tahun 2015. Era ASEAN Community mengandaikan kesetaraan berkompetisi antara masyarakat di kawasan negara-negara Asia Tenggara.   Artinya, di tahun 2015 nanti, masyarakat dari wilayah negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, dan atau negara anggota ASEAN lainnya tidak akan dihalangi untuk mencari kerja atau mengembangkan usahanya di Indonesia, juga di wilayah negara lainnya dalam kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan yang menantang kita, tak terkecuali masyarakat Lampung, sudahkah kita siap menghadapi era ASEAN Community 2015?

Wilayah Penyanggah

Kontak langsung hari per hari antara Pelabuhan Bakauhuni di ujung timur Sumatera dengan Pelabuhan Feri Merak di ujung Barat Jawa, secara logika ekonomi semestinya menjadi faktor pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung pada umumnya. Hendaknya posisi strategis Bakauhuni tidak hanya berakhir pada peran teknis sebagai “pelabuhan penghubung” semata-mata, namun dapat dikelola dalam konteks desain kawasan ekonomi strategis bagi kemajuan pembangunan ekonomi Lampung.

Dalam perspektif dinamika ekonomi, dapatlah disebutkan bahwa Lampung memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa potensial, mengingat keberadaannya sebagai kawasan penyanggah ekonomi di Pulau Sumatera. Lebih dari itu, Lampung memiliki peran determinan dalam konteks geostrategis, mengingat dari wilayah ini setiap hari berlangsung mobilitas perpindahan barang dan jasa ekonomi yang volumenya luar biasa besar, tiada bandingannya dengan pelabuhan penghubung lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, Lampung semestinya menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Indonesia di wilayah Sumatera, diantaranya menyangkut kemajuan ekonomi, infrastruktur publik, manajemen pariwisata, tata kelola birokrasi, dan tidak kalah pentingnya kemajuan peradaban demokrasi. Pertanyaannya, sudahkah Lampung menjadi daerah strategis ekonomi dalam konteks geostrategis?

Beberapa Masalah

Sebagai wilayah dengan karakter khusus, Provinsi Lampung tentu saja memiliki kompleksitas permasalahan yang kiranya dapat didekati dengan pendekatan kebijakan khusus (afirmative policy). Beragam permasalahan sosial-ekonomi-politik yang menyebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung, dalam hal ini di Metro, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung, hendaknya disiasati dengan menghadirkan solusi-solusi khusus.

Beberapa masalah berikut ini, suka atau tidak suka , telah menjadi kendala serius bagi kemajuan pembangunan ekonomi Lampung. Pertama, harga sembako mengalami peningkatan di seluruh wilayah Lampung, yang juga mempengaruhi meningkatnya jumlah rumah tangga miskin (RTM) dan angka pengangguran.  Sebut saja di Metro, angka RTM berjumlah 4.837 keluarga miskin sedangkan pengangguran menembus angka 20.625 jiwa. Kondisi kemiskinan ini kian runyam karena menyusul salah urus penyaluran BLSM alias distribusi yang tidak tepat sasaran.

Kedua, di bidang pendidikan, masalah kompetensi guru dan kemampuan penggunaan sistem aplikasi online (teknologi informasi) masih menjadi masalah serius, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Selain dari pemerintah, diperlukan pula partisipasi pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi informasi, sebagaimana pelatihan yang diselenggarakan PT.Telkom kepada para guru di Metro.  Kendala lainnya terkait kualitas pendidikan di Lampung adalah silabus pengajaran yang cenderung berubah-ubah.

Ketiga, di bidang kesehatan, beredarnya makanan kadaluarsa di sejumlah pasar swalayan (minimarket) seperti di Kota Bandar Lampung, semakin menambah faktor kesulitan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Masalah lainnya adalah harga obat yang relatif mahal yang melampau daya beli masyarakat. Kondisi ini kian gawat lantaran tidak akuratnya pendataan jumlah masyarakat miskin yang seharusnya menerima layanan Jamkesmas/Jamkesta.

Keempat, di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kasus-kasus kriminal berupa pencurian/perampokan dan pembunuhan yang cenderung marak di sejumlah wilayah di Lampung ikut mempengaruhi rapuhnya stabilitas kamtibmas. Belum lagi dengan tindak asusila yang dilakukan oleh otoritas kampung sebagaimana yang pernah terjadi di Pringsewu. Stabilitas kamtibmas juga mengalami kerapuhan akibat maraknya jaringan peredaran dan penggunaan narkoba khususnya di kota-kota utama seperti Metro dan Bandar Lampung.

Kelima, konflik sektarian antar sub-etnis yang belum kunjung tuntas seperti yang terjadi di Lampung Selatan, menyisakan bara sosial yang cenderung menjadi penghalang kemajuan pembangunan ekonomi. Diperlukan pendekatan khusus oleh pemerintah dan lintas-elemen masyarakat dalam menangani masalah sensitif seperti ini.

Keenam, kondisi cuaca ekstrem yang potensial mengakibatkan bencana alam (puting beliung dan tanah longsor), sebagaimana yang terjadi di Tanggamus, tidak saja dapat mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan, namun secara umum menjadi kendala pembangunan ekonomi Lampung. salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur publik agar mampu bertahan dalam waktu yang lama dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim.

Terhadap beberapa masalah yang terpapar di atas, maka pemerntah daerah di Lampung, baik Pemrov maupun Pemkab/Pemkot ---yang ditopang oleh pemerintah pusat--- juga segenap elemen masyarakat Lampung, hendaknya terus-menerus bersinergi untuk mengatasi permasalahan. Penanganan masalah-masalah sosial itu kiranya mampu menyentuh akar masalah, dan bukan sekedar menangani akibat atau dampak masalah. Hendaklah diingat bahwa, rapuhnya sinergi antara pemerintahan yang memimpin, dan masyarakat yang dipimpin, menjadi hambatan terbesar suatu daerah untuk bergerak maju dalam pembangunan.

“Roadmap” Ekonomi

Mencermati realitas permasalahan yang mengganggu laju pembangunan Lampung, khususnya pembangunan ekonomi, maka diperlukan semacam “peta jalan” (roadmap) pembangunan ekonomi yang lebih komprehensif, yang mencakup aspek pertahanan-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah daerah secara cermat mengidentifikasi permasalahan yang dianggap rawan, dan mengagregasi solusi yang diperlukan masyarakat.

Langkah selanjutnya, diperlukan “grand strategy” dalam  menjawab permasalahan sosial-ekonomi-politik yang telah teridentifikasi.  Hal ini mengandaikan pentingnya komunikasi intensif  diantara pemerintah daerah, pun dengan pemerintah pusat, lebih-lebih apabila hal itu memerlukan alokasi anggaran khusus bagi kepentingan geostrategis Lampung. Salah satu sentuhan grand strategy yang diperlukan Lampung adalah mengupayakan hadirnya kaum investor yang memiliki idealisme pada pencapaian kemakmuran ekonomi masyarakat, dan tidak hanya sekedar bermental  memburu rente!

Salah satu sektor dalam roadmap pembangunan ekonomi yang paling realistis untuk disentuh oleh regulasi pemerintah daerah adalah sektor pariwisata. Bila memang sangat diperlukan, maka pemerintah daerah hendaknya mendatangkan investor dari negara tetangga, dengan syarat harus dapat bermitra dengan pemerintah dan atau dengan pengusaha lokal, untuk menggenjot pembangunan sektor pariwisata Lampung.

Sejatinya, terdapat aneka macam peluang ekonomi sektor riil dan ekonomi kreatif dalam bidang pariwisata. Tinggal bagaimana pemerintah daerah secara cerdas memainkan perannya sebagai fasilitator dan mediator kemakmuran ekonomi bagi warganya. Selain itu, pemerintah daerah jangan bosan-bosan untuk menumbuhkan spirit kewirausahaan di tengah masyarakat Lampung. Melalui medium kegiatan kewirausahaan,  maka semakin terbuka peluang masyarakat Lampung untuk dapat hidup lebih sejahtera. ***