Pada bulan Maret 1956, pemerintah berupaya membentuk panitia negara yang mana tugas nya memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan penghapusan perjanjian KMB, dan memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan penghapusan perjanjian KMB, dan mempelajari soal tambang minyak.Â
Pada bulan Mei 1956 pemerintah menerbitkan UU No.13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei yang membatalkan secara sepihak perjanjian KMB. Pada November 1957, ketegangan politik terjadi di Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1957 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan aksi mogok selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.Â
Tindakan inilah yang mengawali aksi nasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda secara besar. Pada tanggal 20-21 Juli 1947 Â Belanda melakukan agresi militer terhadap negara Indonesia yang mendapat kan perlawaanan dari TNI dan seluruh rakyat Indonesia yang tetap menginginkan kemerdekaan.Â
Pada 17 Januari 1948 perang kemerdekaan I diakhiri dengan persetujuaan Renville. Pada 19 Desember 1948 kembali Belanda melakukan Agresi Militer II, dan pada tanggal 22 Desember 1948 Cepu di kuasai Belanda yang juga sekaligus menguasai Kilang Minyak. Industri minyak Cepu terbagi menjadi dua bagian yaitu Cepu Timur dan Cepu Barat.Â
Pada 6 April 1962 tercapai persetujuan bahwa pemerintah Indonesia dapat membeli semua sarana produksi dan pengolahan minyak milik Shell di Jawa Tengah. Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh BPM/Shell kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Pada tahun 1966 tambang minyak Cepu melakukan perundingan mendirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas).
DATA PUSTAKA
Rochmaningrum, F. (2012). Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan Pengaruh Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004. Journal of Indonesian History. Volume 1 No. 2
Fatimah, N., S., Wasino, Bain. (2016). Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaanya Tahun 1950-1966. Journal of Indonesian History
