RINGKASAN EKSEKUTIF
Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan dalam sistem jual beli terutama daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk inflansi harga barang dan jasa terutama kebutuhan pokok pada kalangan kelompok perpendapatan rendah, melonjaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masyarakat, serta kenaikan pajak yang akan terus meningkat. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak perekonomian terutama jika kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Masyarakat akan cenderung mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat merupakan hal yang butuh perhatian dari pemerintah dalam upaya mempertahankan kestabilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan lembaga legislatif serta pihak swasta dalam memperkuat kebijakan mengenai pengendalian stabilitas harga dan pasokan, pemberdayaan UMKM, dan pelatiahan keterampilan masyarakat, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan mampu mengatasi penurunan daya beli masyarakat terutama pada kelompok kelas menengah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.
PENDAHULUAN
Penurunan daya beli masyarakat adalah kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Daya beli masyarakat merujuk pada kemampuan individu sebagai konsumen untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Daya beli dapat diukur melalui kenaikan atau penurunan, jika daya beli lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa daya beli meningkat, sedangkan jika lebih rendah, maka daya beli menurun. Ketika daya beli masyarakat mengalami kenaikan, konsumsi barang dan jasa juga akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong produksi dan investasi. Â Perubahan dalam daya beli masyarakat tidak hanya mencerminkan keadaan ekonomi suatu negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial.
Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh faktor utama seperti inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan dasar. Ketika pendapatan masyarakat tidak sejalan dengan inflasi, daya beli cenderung akan menurun karena tingkat konsumsi menjadi relatif lebih sedikit. Â Dampak dari penurunan daya beli ini sangat luas, terutama terhadap konsumsi rumah tangga yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat perkembangan sektor usaha. Pada tingkat mikro, rendahnya daya beli menghambat perkembangan sektor usaha akibat penjualan yang melemah. Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat meningkatkan upah pekerja dan tidak mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, bahkan terkadang harus melakukan pengurangan jumlah karyawan. Di sisi lain, tanpa adanya peningkatan pendapatan, masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk berbelanja dan tidak mampu membeli produk yang dihasilkan oleh produsen dan distributor.
DESKRIPSI MASALAH
Penurunan daya beli masyarakat di Indonesia adalah masalah ekonomi yang sanag penting dan rumit sehingga membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah serta semua pihak terkait. Ketika masyarakat harus membatasi pengeluaran untuk barang dan jasa, laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya aktivitas sektor usaha, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan peluang kerja dan terjadinya stagnasi dalam tingkat pendapatan. Penurunan daya beli ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :
- Inflansi Harga Barang dan Jasa
Inflasi dapat diartikan sebagai peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi secara menyeluruh dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan membawa kerugian bagi masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, telah terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93 pada September 2024 lalu, inflasi year-on-year terjadi akibat peningkatan harga, yang terlihat dari kenaikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran kebutuhan dasar. Inflasi tahunan pada September 2024 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mencatat kenaikan harga sebesar 2,57% dan menyumbang 0,73% terhadap total inflasi tahunan. Komoditas utama dalam kelompok ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah beras dan sigaret kretek mesin yang masing-masing menyumbang 0,23% dan 0,13%.
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sepanjang Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 32.064 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada bulan Agustus 2024 jumlah PHK meningkat sebanyak 46.240. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 24% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur, khususnya di industri tekstil, garmen, dan alas kaki. PHK yang terus meningkat akan menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan yang tidak lagi sesuai dengan pengeluaran, sehingga masyarakat lebih mengurangi konsumsi terhadap barang dan jasa.
- Kenaikan Pajak
Peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) akan berdampak pada daya beli masyarakat, karena kenaikan PPN yang terus mendorong peningkatan biaya produksi dan konsumsi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat, sehingga kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan kondisi sebelum pajak dinaikkan. Dampak adanya kenaikan Pajak yang berpengaruh terhadap penurunan daya beli, akan menyebabkan perlambatan ekonomi.
REKOMENDASI
Atas terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, perlu adanya upaya dari pemerintah, lembaga legislatif maupun pihak swasta untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap terjaga. Adapun rekomendasi kebijakan dalam upaya mengatasai permasalahan ini antara lain sebagai berikut :
- Pengendalian Stabilitas Harga Dan Pasokan
Langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan melakukan pengendalian yang terukur untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dalam batas yang aman. Upaya ini dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak terjebak dalam situasi di mana harga barang terus meningkat sementara kemampuan daya beli masyarakat semakin menurun. Pemerintah perlu segera menerapkan sejumlah kebijakan, seperti membentuk tim untuk menjaga stabilitas harga, menetapkan harga khusus dan subsidi saat terjadi fluktuasi harga, serta menetapkan harga eceran tertinggi dalam operasi pasar untuk kebutuhan pangan dan komoditas utama.
- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang serta jasa yang terjangkau. Untuk memberdayakan UMKM, pemerintah dapat memperluas akses pembiayaan melalui kredit mikro dan program subsidi bunga, sehingga modal kerja menjadi lebih terjangkau. Pelatihan kewirausahaan dan lokakarya inovasi produk dapat membantu meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
- Pelatiahan Keterampilan Masyarakat
Program pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Ketika masyarakat kelas menengah khususnya yang terkena dampak PHK, mereka memiliki keterampilan yang lebih baik, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau menciptakan usaha sendiri, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya pelatihan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan baru yang meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, sehingga mereka tetap kompetitif dalam dunia kerja.
Jika upaya kebijakan tersebut mampu diimplementasikan dengan benar oleh pihak-pihak yang terlibat, maka adanya penurunan daya beli dapat teratasi sehingga meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong perekonomian di Indonesia tetap stabil secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Author : Safira Nazarani (safiraanzrni@gmail.c0m)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H