BG Dilantik Jokowi

Pada era kepemimpinan SBY, jangankan baru calon, pejabat atau menteri yang ditetapkan jadi tersangka oleh KPK wajib mengundurkan diri dengan alasan agar fokus menjalani proses hukumnya, atau dalam bahasa lain tidak mengganggu tugas pemerintahan.

Kalau bandingannya era kepemimpinan SBY, sepertinya Jokowi enggan melantik BG. Akan tetapi nasi telah menjadi bubur bagi Jokowi. Ternyata alasan Jokowi untuk tidak melantik BG tidak sesederhana yang dibayangkan publik. Tidak sederhana. BG begitu berjasa bagi Mega.

Ketika penulis berkunjung ke rumah Mega di Kebagusan, sehari setelah jadi Presiden Indonesia ke-5, penulis melihat BG dan timnya begitu sibuk menyiapkan berbagi administrasi dan persiapan kepresidenan di ruang tengah Mega waktu itu.

Walau penulis tak kenal dengan BG, tetapi selama menunggu antrian salaman sama Mega, penulis melihat betapa sibuknya BG dengan timnya ketika itu. Bisa dibayangkan kesibukan BG kemudian dalam perjalanan waktu belasan tahun. Dan bisa dibayangkan BG kemudian mendapat kepercayaan yang luar biasa bagi Mega, PDIP, dan Jokowi ketika Pilpres lalu. Bahkan tidak sedikit konsep-konsep dan strategi penting Pilpres Jokowi disusun oleh BG. Dan wajar pula kemudian jika BG memiliki data apa saja selama proses berlangsung, termasuk data rahasia tentunya.

Hubungan kekerabatan dan kepercayaan penuh Mega, PDIP, dan Jokowi dengan BG ini tidak mudah dilupakan begitu saja. Tak heran kemudian Jokowi memilih BG di antara lima calon kapolri yang diajukan Kompolnas sebagai calon tunggal untuk diajukan ke DPR. Dan tidak mungkin Mega, PDIP, dan Jokowi bisa mencabut surat pengajuan BG sebagai calon kapolri yang telah diajukan ke DPR walau saat itu masih ada waktu sedikitnya 24 jam sebelum Komisi III membahas dan menyetujui BG sebagai calon kapolri.

Hubungan dan kepercayaan yang menahun itu beserta rahasia kerja tim besar bersama BG tidak bisa dilupakan begitu saja terlalu miris bila unsur manusiawi Mega, PDIP, dan Jokowi dipertaruhkan di situ. Inilah mengapa Jokowi perlu menyebutkan garis bawahi bahwa "ini penundaan pelantikan BG sebagai kapolri, bukan membatalkan" dalam pidatonya.

Melihat hubungan kerja yang luar biasa ini, Jokowi lebih berat untuk melantik BG sebagai kapolri walaupun BG hanya menjabat sehari. Sedangkan pendekatan Jokowi dengan beberapa tokoh, Tim 9, lembaga tinggi negara, termasuk jajaran petinggi TNI adalah untuk membaca opini publik yang sebenarnya serta mencari masukan bagi situasi ekstrem sekalipun, sehingga ada pernyataan Panglima TNI, bahwa TNI siap operasi pengamanan bila diminta Jokowi.

Berdasarkan dua alasan besar di atas yakni demi menghormati proses yang telah berlangsung di DPR dan menjaga kestabilan serta keharmonisan tim internal Mega, PDIP, dan Jokowi sendiri, maka pilihan Jokowi penulis pikir akan tetap melantik BG sebagai kapolri walau hanya menjabat sehari, adalah pilihan terakhir yang dianggap paling moderat dan bisa diterima semua pihak.

Menurut penulis, ini adalah pilihan pahit bagi Jokowi. Walau tetap dijalankan, yang paling penting adalah bagaimana memberikan penjelasan ke publik agar terdapat pemahaman yang sama apabila pilihan pil pahit harus tetap ditelan. Bila pemahaman publik salah -- apalagi tim kerja Jokowi yang ada selama ini memiliki komunikasi yang amat buruk dengqn publik -- akan menjadi bumerang serius bagi Jokowi dan memang TNI harus turun tangan untuk mengamankan negara.
Salam perjuangan wahai anak bangsa Indonesia. (*****).