Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dipidana.
Mengatur regulasi kebebasan berpendapat di media sosial sendiri tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengidentifikasi dan menghentikan penyebaran informasi palsu atau hoaks. Di era digital ini, hoaks dapat dengan mudah menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas. Selain itu, kebebasan berpendapat di media sosial juga dapat disalahgunakan untuk tujuan politik atau pribadi. Beberapa individu atau kelompok dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu yang merugikan pihak lain sampai potensi menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mengatasi tantangan ini.
Dampak regulasi kebebasan berpendapat di media sosial
Menurut Hilmy dan Najicha dalam jurnalnya menjabarkan tentang apa saja dampak dari adanya regulasi kebebasan berpendapat di media sosial. Salah satunya UU ITE. Mereka menjelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki efek positif dan negatif terhadap kemajuan teknologi. Di satu sisi, undang-undang ini meningkatkan lapangan kerja dan perlindungan hukum dalam bertransaksi, mengantisipasi adanya kegiatan atau perbuatan yang merugikan, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyebarkan pengetahuan teknologi.
Namun, di sisi lain, undang-undang ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi penulis konten online karena peraturan yang membatasi kritik, serta pembatasan dalam konten yang dianggap melanggar standar moral dan budaya, juga membatasi kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat.
Pelanggaran berekspresi di media sosial selama kampanye
Dikutip dari Radio Republik Indonesia, Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, terdapat 204 pelanggaran konten internet (siber/medsos) selama masa kampanye Pemilu 2024. Ratusan pelanggaran konten internet itu terjadi hingga 2 Januari 2024.
Menurutnya, ratusan konten internet negatif tersebut, melanggar Pasal 280 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satunya menjelaskan larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Kemudian Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dipidana.Â
Menurut keterangan Lolly, pelanggaran berekspresi (konten internet) di media sosial yang terjadi berupa ujaran kebencian, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pelanggaran berita bohong. Dengan kasus ujaran kebencian mencapai dengan 95%. Diikuti politisasi SARA sebanyak 4%. dan terakhir jenis pelanggaran berita bohong sebanyak 1%.
Solusi untuk mengatur kebebasan berpendapat di media sosial
Untuk mengatasi tantangan dalam mengatur kebebasan berpendapat di media sosial, diperlukan adanya solusi yang tepat. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan termasuk peningkatan kesadaran dan literasi digital, yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya berpendapat dengan bertanggung jawab dan menghormati pandangan orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran akan etika berpendapat di media sosial, kita dapat mengurangi pelanggaran dan penyebaran informasi palsu.
Selain itu, keseimbangan regulasi juga diperlukan, di mana pemerintah dan platform media sosial bekerja sama untuk mengembangkan aturan yang melindungi kebebasan berpendapat individu atau kelompok sambil juga mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, mengatur penyebaran informasi palsu atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang atau kelompok, dan lebih mempromosikan etika dalam berpendapat di media sosial.
Pemberdayaan Pengguna, memberdayakan pengguna dengan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pengalaman online mereka dengan aman dan bertanggung jawab, termasuk pelaporan konten berbahaya dan pelatihan tentang penggunaan media sosial secara aman.
Regulasi kebebasan berpendapat di media sosial adalah hal yang perlu dipahami ditambah pada periode kampanye yang memiliki potensi penyebaran berita bohong atau penghinaan individu atau kelompok. Dalam mengatur kebebasan berpendapat di media sosial, penting juga untuk memperhatikan etika dalam menyampaikan pendapat. Dengan begitu kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat di media sosial.
