Penyaluran Bansos Harus Dilakukan dengan Gotong Royong

Bantuan sosial (Bansos) terus diberikan hingga Desember 2020. Bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat yang benar benar terdampak dari wabah Covid-19.

Bantuan ini dipastikan tepat sasaran dan data penerima bansos Covid-19 transparan.

Tak main - main, bansos Covid-19 Pemerintah menurunkan anggaran sebesar Rp 110 triliun yang untuk pengaman sosial.

Saking inginkan bansos diterima langsung yang penerima.

Pemerintah melalui Kemensos telah menerbitkan layanan pengaduan mengenai bantuan sosial melalui email dan nomor telepon khusus kirim pesan.  

Sehingga, penyaluran bansos ini berjalan lancar. Tak hanya itu, keseriusan pemerintah menyalurkan bansos ke masyarakat di masa Covid-19.

Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemendes PDTT menggandeng KPK untuk mengawal transparansi penyaluran bansos.

Ini upaya Pemerintah dalam penanganan dampak dari wabah Covid-19. Jadi jangan berfikir penyaluran dilakukan pemerintah tidak benar.

Toh pemerintah serius dalam penyaluran bansos ini.

Polri dan TNI turun tangan. Untuk Polri sendiri akan menindak tegas pelaku penyelewengan bantuan sosial. Kelonggaran dalam pencairan dana Covid-19 tidak disalahgunakan demi kekayaan pribadi. Dalam melakukan penindakan terhadap dalam penyelewengan, Polri membuat satuan tugas (satgas).

Setiap ada program dan kebijakan dari pemerintah sudah pasti ada masalah. Apa lagi soal bansos ini.

Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling bantu dan bekerjasama dalam menangani wabah ini.

Wabah corona ini bukan tanggungjawab pemerintah semata. Ini tanggung jawab semua elemen masyarakat, baik pemerintah daerah kota, kabupaten, dan provinsi.

Penulis berharap bansos ini disalurkan dengan baik. Tapi hal ini perlu adanya kerjasama.

Ibarat sapu lidi, kalau satu lidi tidak bisa digunakan. Tapi kalau sapu lidi disatukan banyak bisa digunakan untuk membersihkan sampah.

Begitu juga dengan penyaluran bansos, ini harus ada kerjasama yang baik di lapangan, baik ketua RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah kota, kabupaten, Provinsi dan TNI serta Polri.