Ketegangan Antara HMI dan Pj Wali Kota Bandung, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Masalah tata kelola kota kembali menjadi perhatian di Bandung. Unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung pada Jumat (24/01/2025) di Balai Kota Bandung menyoroti berbagai isu krusial, seperti sampah, kemacetan, dan tata ruang. Demonstrasi ini bahkan memuncak pada tuntutan pencopotan Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, atas dugaan ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan kota.Tuntutan yang Mengakar pada Ketidakpuasan

HMI menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1.Pencopotan Pj Wali Kota Bandung.
2.Pencopotan Kepala Badan Kesbangpol.
3.Pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tuntutan ini didasari pada berbagai persoalan yang dianggap tidak ditangani secara serius, terutama masalah sampah. Tumpukan sampah yang dibiarkan berhari-hari di beberapa sudut kota telah memicu keresahan masyarakat. Selain itu, masalah kemacetan yang semakin parah dan tata ruang yang dinilai kurang terkelola juga menjadi perhatian.

Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Muhammad Ilham, menegaskan bahwa masalah sampah adalah prioritas utama yang membutuhkan tindakan cepat dan efektif. Namun, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah kota semakin memuncak setelah audiensi pada 20 Januari 2025 tidak dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota. Sikap ini dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah kota dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ketegangan antara HMI dan pemerintah kota:
1.Masalah Kepemimpinan: Ketidakhadiran Pj Wali Kota dalam audiensi sebelumnya dinilai mencerminkan kurangnya komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Meski alasan resminya adalah menyambut kunjungan Presiden, hal ini tetap menjadi catatan buruk dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan lokal.
2.Krisis Sampah: Kota Bandung sudah lama menghadapi masalah sampah, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, isu ini semakin mencuat. Penanganan yang tidak efektif membuat tumpukan sampah menjadi pemandangan biasa di berbagai wilayah kota.
3.Kemacetan dan Tata Ruang: Selain masalah sampah, kemacetan yang semakin parah dan perencanaan tata ruang yang dinilai buruk memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah kota.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota

Dari perspektif manajemen publik, keluhan HMI menggambarkan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik. Sebagai pemimpin sementara, Pj Wali Kota memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah dan perencanaan tata ruang. Ketidakmampuan dalam memenuhi harapan ini akan menurunkan kepercayaan publik.

Namun, perlu dicatat bahwa penanganan masalah seperti sampah dan tata ruang bukanlah hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan birokrasi sering kali menjadi hambatan utama.

HMI memberikan ultimatum kepada pemerintah kota untuk merespons tuntutan mereka dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak ada tanggapan, HMI berencana mengkonsolidasikan elemen masyarakat untuk aksi lanjutan. Ini menunjukkan betapa tingginya tingkat frustrasi masyarakat terhadap kondisi saat ini.

Demi menghindari eskalasi konflik, pemerintah kota perlu:
1.Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, khususnya melalui audiensi langsung.
2.Mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah sampah dengan melibatkan teknologi dan masyarakat.
3.Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki tata ruang.

Kesimpulan

Masalah yang dihadapi Kota Bandung adalah cerminan dari tantangan tata kelola kota besar di Indonesia. Respons pemerintah terhadap tuntutan HMI akan menjadi tolak ukur kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan publik. Di sisi lain, aksi HMI menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, tetap menjadi elemen penting dalam mengawasi dan mendesak perubahan untuk kepentingan bersama.

Sumber:
https://lokacita.com/daerah/hmi-cabang-bandung-gelar-unjuk-rasa-tuntut-pj-wali-kota-mundur/