Dalam konteks Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman utama. KUHP memuat berbagai ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana, sanksi, serta prosedur hukum yang harus dijalankan.
Selain KUHP, terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan sebagainya. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penegakan hukum terhadap tindak pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosesnya meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.
Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait serta dukungan dari masyarakat. Selain itu, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak-pihak tertentu.
Kesimpulan
Tindak pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang mencakup berbagai aspek perbuatan yang melanggar hukum. Dengan memahami pengertian, unsur-unsur, dan klasifikasinya, kita dapat lebih menghargai peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
