Jika penolakan terhadap kedatangan timnas Israel U-20 ke Indonesia dinilai bermotif agama, sebagaimana diyakini oleh banyak orang, dan karenanya merupakan bentuk penggunaan politik identitas, maka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj adalah tiga orang pelaku utama politik identitas itu.
Nyatanya bukan motif agama, penolakan itu lebih merupakan sikap politik. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan masing-masing. Ganjar Pranowo sebagaimana dikutip oleh jpnn.com menegaskan:
"Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan The Conference of The New Emerging Forces."
Sebagaimana diketahui, selain komitmen atas kemerdekaan Palestina, dalam sejarah politik olahraga Indonesia, Presiden Soekarno juga pernah menolak keanggotaan timnas Israel dan timnas Taiwan di Asian Games ke-IV yang waktu itu diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1962. Penolakan terhadap Israel itu sendiri merupakan bentuk keberpihakan terhadap Palestina tersebut.
Jadi, alasan Ganjar menolak keikutsertaan timnas Israel U-20 pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia lebih kepada melanjutkan sikap politik Soekarno. Alasan ini bisa dikuatkan oleh kenyataan bahwa pemerintah Israel yang baru sama sekali enggan memberikan kemerdekaan bagi Palestina.Â
Senada dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menyatakan alasannya menolak timnas Israel U-20 untuk bertanding di Bali kepada detik.com:
"Kami menolak karena Israel melakukan gangguan atau penjajahan terhadap Palestina."
Bahkan sebelumnya, yaitu tanggal 14 maret 2023 I Wayan Koster melayangkan surat kepada Menpora bahwa kebijakan Israel atas Palestina tidak sesuai dengan arah kebijakan politik Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Bisa dipahami mengapa ada kesamaan alasan antara Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali itu, sebab keduanya merupakan kader partai PDIP. Di mana partai itu meyakini dirinya menjunjung tinggi warisan Presiden Soekarno, termasuk sikap politiknya, dalam hal ini politik luar negeri dalam hal olahraga.
Adapun Kiai Said Aqil Siradj, meskipun tidak menyebut-nyebut alasan penolakannya berkaitan dengan arah kebijakan politik negara yang tercantum dalam UUD 1945, bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, nyatanya ia juga tidak ingin timnas Israel datang ke Indonesia.
Namun alasan Kiai Said sepintas mengarah kepada politik identitas, sebab ia menyebut dasar penolakannya berangkat dari suatu ayat dari Al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh kumparan.com:
"Saya pribadi dan banyak kiai-kiai seperti saya menolak kehadiran Israel. Itu Al-Quran, kita manusia, ini apa sih siapa kita, kok bisa lawan Al-Quran."
Tetapi, betapapun berbau motif agama, tidak akan ada yang mau menghubungkan Kiai Said dengan penggunaan politik identitas. Itu karena semua orang tahu bahwa Kiai Said berasal dari NU yang tidak memiliki doktrin revolusi, sikap fundamentalis, atau bersikap anti demokrasi.Â
Sesungguhnya ada alasan yang lebih mendasar dari Kiai Said, hal itu bisa diketahui dari pernyataan selanjutnya:
"Kita berpihak pada Palestina, tiap hari (Israel) membunuh Palestina, setiap hari pembunuhan penembakan Palestina. Apa mau kita temani atau temui orang kayak begitu. Keberpihakan dong kepada Palestina."
Dengan kata lain, alasan penolakan terhadap timnas Israel U-20 dengan dasar keberpihakan merupakan sikap politik yang dipilih oleh Kiai Said, dalam rangka melakukan protes terhadap sikap Israel terhadap warga Palestina yang sudah berlangsung selama ini.
Tetapi tidak dapat dimungkiri, ada pihak-pihak yang menggunakan narasi konflik Israel-Palestina demi meningkatkan sentimen keagamaan. Bukan karena kesadaran bahwa ini sepenuhnya masalah sikap yang diambil karena bersesuaian dengan amanat undang-undang.
Juga tak dapat dihindari kekhawatiran akan adanya gerakan brutal besar-besaran akibat sentimen keagamaan ini, sebagaimana yang sudah dienduskan oleh berbagai pihak, mengancam akan terciptanya kekacauan di tengah helatan piala dunia U-20 ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah sudah sejak lama dinantikan.
Sesungguhnya yang diperlukan adalah sikap pemerintah, ketimbang mengambil sikap frontal seperti Presiden Soekarno yang sudah didahului menyiapkan alternatif, sikap politik Presiden Jokowi mesti lebih mempertimbangkan banyak hal. Jika tahu penolakan terhadap timnas Israel U-20 dapat mendatangkan petaka bagi masa depan olahraga khususnya sepakbola tanah air, maka yang harus dilakukan adalah menjernihkan kebijakan mengenai konflik Israel-Palestina.
Caranya dengan memisahkan antara sikap mendukung kemerdekaan Palestina dengan sikap menerima aturan main dari FIFA. Sembari pemerintah Indonesia aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina, mesti juga menyelamatkan masa depan anak-anak muda potensial di bidang olahraga sepakbola ini.
Ini bisa saja dianggap sebagai tindakan bermain dua kaki. Tetapi kemungkinan langkah inilah yang lebih solutif. Indonesia bisa terhindar dari sanksi FIFA, juga masih bisa pro-aktif dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina.
