Indonesia Senyap dengan Masalah Besarnya

[caption caption="Perjalanan pembangunan seharusnya membuahkan kesejahteraan rakyat, namun lesunya pertumbuhan ekonomi berpotensi kerawanan | (Antara foto/ Regina Safri)"][/caption]Saat SBY memimpin banyak kali celah yang dicari oleh media dan lawan lawanya untuk menjatuhkan dan merusak citra SBY beserta partainnya dan para mitra koalisinya. Diujung kepemimpinan SBY periode II tepatnya awal 2013  hiruk pikuk politik nasional tak terkendalikan, mulai isu Korupsi, Lapindo, Impor Sapi, terlibatnya pimpinan partai koalisi terhadap kasus korupsi dan lainnya, walaupun pada saat itu pertumbuhan ekonomi di atas 6% lebih, demikan halnya inflasi terkendali dan daya beli meningkat diiringi suku bunga relatif baik.

Namun prestasi SBY beserta partai koalisinya tersebut hangus dan tertutupi oleh hentakkan atau opini yang digerakkan oleh media dalam upaya kepentingan Pilpres tahun 2014. Langkah langkah yang ditempuh lawan lawan SBY dengan demokrat dan partai pedukungnya tersebut betul betul efektifdan hasilnya di tuai rivalnya pada pilpres 2014, walaupun kemenangan tersebut diduga janggal karena ada indikasi penyedotan suara dan intervensi terhadap KPU dan Panwaslu. 

Yang sangat memukau adalah tampilnya 2 kandidat capres yaitu Prabowo dan Jokowi.Mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda namun bersimbiosis melalui Pilkada DKI yaitu antara Ahok dan Jokowi yang didukung Gerindra dan PDIP, akhirnya berpisah melalui pilkada DKI. Pada akhirnya dengan berbagai dinamikanya lewat pilpres Prabowo terkalahkan tipis oleh Jokowi, bahkan Jokowipun merasa heran demikian halnya pendukungnya bisa menang, "seolah ini diluar dugaan dan tidak mungkin". Namun Jokowi dan pendukungnya/relawanya menjadi tenang karena ada tangan lain yang bekerja.

Tentu terpilihnya Jokowi tersebut mengejutkan  publik, dengan pertanyaan kok bisa ya?????Bahkan dalam pikiran Jokowi juga muncul ungkapan, "bisakah saya memimpin Indonesia?".

Namun yang sangat berbahagia sebenarnya bukan Jokowi/JK, tapi tim sukses, relawan dan para investor dibelakngnya. Jokowi maju tanpa modal dan hanya diminta duduk manis tanpa protes oleh PDIP. Tentu saya menyakin pak Jokowi sangat tertekan dan berat, karena baru bisa mengelola Kota Solo sememtara jam terbang politiknya relatif rendah belum sampai nasional. Ini sungguh luar biasa, pengusung Jokowi sangat jeli membaca situasidan ritme serta emosional rakyat Indoensia, yaitu dengan brand yang melekat pada Jokowi"sederhana, sedikit bicara dan bekrerja", tentu ini sangat memikat dan memukau rakyat Indonesia terlepas dari kapasitas Jokowi dan kulaitas kepemimpinanya.

Okelah itu semua sudah terjadi nggak perlu diungkap lagi...kita mabil banyak pelajaran sejarahnya untuk menjadi bekal kehati hatianya di pilpres berikutnya.

Tampilnya Jokowi sebagai presiden RI dari sipil tentu mengundang perhatian banyak pihak terutama masyarakat Indoensia dan internasional, terutam terkait kebijakan kebiajkan ke depan untuk Indonesia. Banyak harapan dan keinginan dari rakyat agar ada perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Berbagai janji sudah dikumandangkan saat kampanye dan itulah yang memikat rakyat untuk memilih Jokowi. 

Saat ini rakyat sedang berada dalam kendali pemerintahan baru sejak Oktober 2014. Jokowi bersama kabinetnya harus berupaya memenuhi janji janjinya yang secara terbuka disampaikan, dan sangat banyak janji janji itu.Mungkin rakyat sudah lupa tentang janji janji saat itu atau bahkan Jokowi/JK juga sudah lupa.

Pada saat awal pemerintahan Jokowi/JK tahun pertama, banyak kebijkan kebijakan yang kontroversi dan kurang memihak kepada rakyat, tapi lebih memihak pada pasar. Misalnya kebijakan kenaikan BBM/pencabutan subsidi, kenaikan tarif dasar listrik dan pajak. Reaksi keraspun mendera pemerintahan Jokowi, namun seluruh reaksi tersebut tidak terpulish terbuka ke masyarakat karena media telah di kondisikan sebelumnya. Sehingga reaksi dan gelombang besar masyarakat tersebut seolah angin lewat belaka. 

Hingga saat ini Maret 2016, pertumbuhan ekonomi di bawah angka 5 persen, padahal dalam janjinya Jokowi akan mampu mencapai 6 persen keatas bahkan 7 persen. Dampak dari pertumbuhan yang rendah ini mengakibatkan kapasitas fiskal (ketersediaan uang negara) berkurang akibat daya beli berkurang, inflasi terjadi dan ekonomi tidak terlalu bergairah terutama dari aspek eksport menurun. Investor juga tidak berjalan masif dalam upaya mengenjot sektor rill, justru yang terjadi PHK besar besaran yang diikuti oleh hengkanya/tutupnya perusahaan perusahaan besar di Indoensia. 

Namun ironisnya media masa dan masyarakat di awal tahun 2016 tidak ada yang berteriak dan memprotes secara sistematif dan masif tentang kondisi ini, seolah tidak ada masalah untuk Indonesia, bahkan masyarakat pasrah, "APA YANG TERJADI TERJADILAH". padahal situasi ini sangat membahayakan jika tidak dilakukan tindakan cepat dan nyata. Pertumbuhan ekonomi akan semakin lesu, maka kerawanan sosial dan politikpun akan meluas hingga pada stabilitas nasional.

Media terdiam seolah tidak juga mempermasalahkan situasi ini, bahkan masih ada media yang menutup nutupi dan menyatakan tegas tidak ada kelemahan atau permasalahan pada pemerintahan Jokowi JK. Dalam konteks ini mediapun merupakan bagian dari penghambat kemajuan bangsa dan negara. Bahkan ada yang mengatakan Indoensia saat ini seperti negara tidak bertuan, yang berkuasa saat ini sebenarnya bukan jokowi JK, namun kepentingan pihak lain.

Indikasi itu sangat terlihat jelas, dimana peluang, jalan dan negosiasi asing terutama china lebih dominan untuk masuk dan mempengaruhi Indonesia. Media masa telah takluk oleh kepentingan, sebagian pengamat/akademisi sudah sudah menjual idialismenya, mahasiswa sudah tidak lagi responsif, partai partaipun tidak mau ambil resiko karena rata rata pimpinanya telah tersandera secara politik oleh rezim saat ini, demikian halnya kepentingan internasional melaui china, USA dan Israel telah mengusai sebagain besar dari posisi posisi startegis pemerintahan melaui jalur ekonomi dan politik.

Bangsa ini memang sudah dalam kendali pihak lain, kalaupun ada porsi untuk rakyat, namun itu rutinitas yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Padahal amanat dari UUD 1945 oleh siapapun yang menjadi presiden/memerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesiadan menjadi bangsa yang kuat, beradap dan berperan aktif dalam percaturan dunia. 

Jika eksistensi sebagai bangsa sudah diabaikan oleh pemerintah, pada hakekatnya negara ini sudah terjual oleh orang lain. rakyat hanya diberikan kesempatan tinggal, namun tidak mampu menikmati secara leluasa melimpahnya SDA, semua sudah menjadi milik dan domain asing, kalaupun ada untuk rakyat itu yang tidak signifikan dan tidak akan merubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sungguh ironis kenyataan ini, rakyat ibarat sebagai obyek dan tempat eksploitasi negara, dimana hak hak rakyat secara perlahan dikurangi bahkan ada potensi ditiadakan. Namun disisi lain pihak penguasa dengan asing menikmati tanpa batas kue atau melimpahnya SDA. Kita tidak tahu, apakah anak cucu kita akan merasakan atau kebagian dari SDA yang ada. sangat dimungkinkan suatu saat bangsa ini akan menjadi konsumen terus dan tergantung dengan negara lain/asing dalam segala hal setelah seluruh sumberdaya alamya habis dan punah, jika model pengelolaan negara tidak berubah dan terus dipertahankan seperti saat ini. MENIPISNYA NASIONALISME DAN REDUPNYA SEMANGAT BERBAGI UNTUK RAKYAT