Mohon tunggu...
Mr Sae
Mr Sae Mohon Tunggu... Administrasi - Peneliti

Pemerhati sosial dan kebijakan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

5 Tahun Menagih Janji Jokowi

14 Oktober 2014   19:48 Diperbarui: 17 Juni 2015   21:03 181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Walaupun dalam waktu dekat yaitu tanggal 20 Oktober akan terjadi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, ingatan saya tidak bisa terlepas dari masa masa kampanye kedua pasangan saat sebelum dilakukan pencoblosan. Masa masa kampanye itulah yang menurut saya sangat menarik dan heroik, karena selain masing masing pasangan mengoptimalkan visi dan misinya melalui berbagai kampanye khususnya DEBAT CAPRES, seluruh ucapan dan janji janji yang sudah dilontarkan ke publik tidak akan pernah hilang dari ingatan seluruh rakyat Indonesia terutama bagi penggemar/pemilih dari masing masing pasangan.

Berdasarkan ingatan dan catatan saya ada beberapa hal menarik yang musti kita ungkap kembali terkait banyak janji yang disampaikan oleh kedua pasangan terutama mereka yang sebagai pemenang pilpres yaitu Jokowi JK.

Mari sejenak kita simak rentetan statemen penting yang keluar dari visi dan misi Jokowi JK yang pernah dan sering mengemuka di Publik yag akan diminta dan ditagih realisasinya untuk 5 tahun ke depan.

Berdasarkan visi-misi dari masing-masing calon, dalam misi Prabowo-Hatta terdapat perkataan “Berkerakyatan”, sedangkan dalam visi Jokowi-JK, menurutnya, lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah Kerakyatan, dan lebih memilih untuk menggunakan kata-kata kemandirian ekonomi dan berdaya saing.

Dalam target dalam hal kemiskinan dan ketimpangan yang diusung oleh kedua calon, Prabowo Hatta menargetkan pada 2019, Koefisien gini Indonesia berada pada angka 0,31%, sedangkan Jokowi-JK menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5-6%.

Dalam bidang pertanian dan Pangan, Prabowo-Hatta, mempunyai program yaitu mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan Jokowi-JK juga mempunyai program di bidang pertanian dan pangan yakni: pemberantasan mafia impor, pendistribusian aset terhadap petani.

Lebih lanjut, Prabowo mempunyai program untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi 15 juta rakyat yang belum mempunyai rumah. Sedangkan Joko widodo, mencanangkan untuk membangunperumahan untuk buruh di kawasan industri.

Dalam bidang energi, khususnya dalam hal konsumsi BBM, kedua calon pasangan mempunyai tujuan yang kurang lebih sama, yaitu mengurangi subsidi BBM. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengimplementasiannya. Jokowi-JK lebih mengedepankan konversi BBM kepada gas dalam bidang transportasi, danmerealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaanbiofuel. Sedangkan Prabowo-Hatta menggunakan cara-cara fiskal seperti melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan.

Dalam hal utang dan pembiayaan pembangunan, Jokowi-JK berkeinginan untuk mengurangi hutang secara bertahap dan menggunakan hutang hanya untukmembiayai pengeluaran pemerintah yang produktif. Sedangkan Prabowo Hatta, mempunyai tujuan untuk mengurangi pinjaman luar negeri baru dengan target menjadi nol pada 2019 dan mengelola utang pemerintah (surat berharga negara) dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif.

Bidang selanjutnya adalah bidang mengenai pasar tradisional. Jokowi-JK mempunyai program yakni memprioritaskan akses modal bagi UMKM dan pendampingan ekonomi. Selain itu, Jokowi-JK mempunyai program untuk merenovasi lima ribu pasar tradisional yang berumum lebih dari 25 tahun. Sedangkan Prabowo-Hatta mempunyai program yaitu melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangankoperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.

Dalam hal pemekaraan daerah, kedua calon mempunyai program yang mirip yaitu menata kembali dan peninjauan kembali daerah administrasi. Dalam bidang perbankan, Jokowi-JK mempunyai kebijakan untuk membatasi penjualan saham bank nasional kepada asing dan peraturan yang lebih ketat untuk menghidari konglomerasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun