[caption id="attachment_394855" align="aligncenter" width="420" caption="Swasembada Pangan Untuk Kedaulatan Pangan"][/caption]
Pemerintahan baru kabinet kerja dihadapkan pada tantangan kebutuhan pangan nasional dan permintaan internasional khususnya pangan pokok yaitu padi, jagung dan kedelai. Upaya swasembada pangan merupakan tahapan untuk mencapai kedaulatan pangan. Tentu upaya untuk mencapai 2 tahapan tersebut bukan hal yang mudah karena sektor pertanian pada saat ini masih dihadapkan oleh berbagai masalah krusial yaitu (1) Lahan, (2) Infrastruktur, (3) Benih, (4) Regulasi/Kelembagaan, (5) Sumber Daya Manusia, (6) Permodalan. Enam permasalahan sosial ini menyertai dalam prose pencapaian swasembada pangan dalam menuju kedaulatan pangan.
Pertama, Aspek Lahan. Salah satu faktor penting peningkatan produksi pangan adalah luas areal lahan. Pertumbuhan pembangunan yang diikuti oleh penggunaan lahan sebagai bagian dari faktor faktor produksi sektor industri menjadi tantangan sektor pertanian. Dimana alih fungsi lahan (konversi) terjadi begitu masif diberbagai daerah sehingga lahan pertanian menjadi berkurang luasanya. Sementara upaya pemerintah memperluas lahan tanam (cetak sawah baru) menemui berbagai kendala baik teknis dan operasional regulasi. Penurunan kualitas lahan juga menjadi permasalahan tersendiri, dimana eksploitasi tanah/lahan melalui pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah terutama kualitas kandungan mineralnya. Dampak dari penurunan kualitas lahan ini akan mempengaruhi capaian produksi dan produktivitas pangan. Rendahnya tingkat pendapatan petani juga dipengaruhi oleh kepemilikan lahan yang sempit dengan rata rata kepmilikan lahan seluar 0,4 hektar per kepala keluarga. Luasan ini secara ekonomi sangat tidak menguntungkan petani. Ketidakpastian kepemilikan lahan juga menjadi masalah tersendiri petani/penggarap sehingga berdampak pada kepastian pemanfaatan lahan dalam jangka panjang.
Kedua, Aspek Infrastruktur. Infrastruktur yang memadai meruapakan syarat penting dalam proses pembangunan. Infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pertanian. Kondisi secara umum jaringan irigasi baik primer, sekunder dan tersier di Indonesia mengalami kerusakan yang tinggi. Akibat dari kerusakan ini air sebagai sumber utama peningkatan produksi tidak tersalurkan secara optimal sehingga berdampak pada penurunan produksi secara signifikan. Pengelolaan jaringan irigasi selama ini tidak dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah disamping terkendala aspek anggaran juga terkendala aspek kultur/mentalitas pengambil kebijakan. Pendangkalan waduk juga menjadi kendala proses distribusi air secara merata terhadap sawah sawah penghasil padi, jagung dan kedelai. Pendangalan waduk ini tidak hanya mengakibatkan produksi yang menurun, namun juga akan mempengaruhi prilaku petani dalam bercocok tanam. Kemudian kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak juga menjadi kendala penting dalam mencapai swasembada daging/ternak. Sehingga dengan keterbatasan dan kurang memadainya sarana ini berdampak pada kualitas dan ketersediaan daging secara optimal.
Ketiga, Aspek Benih. Ketersediaan benih yang mencukupi yang diikuti oleh kualitas produksi yang tinggi menjadi hal penting dalam mewujudkan produksi. Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam mejadi permasalahan tersendiri dalam hal ini. Untuk itu kelembagaan perbenihan harus menjadi perhatian seirus pemerintah agar tidak ada kendala ketersediaan benih pada saat musim tanam. Permasalahan berikutnya adalah belum terbangunya sistem pembibitan sapi nasional secara baik. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi ketersediaan stok daging nasional karena bibit ternak tidak terpenuhi dengan baik, sehingga hal ini sangat dimungkinkan memperlebar pintu impor drai negara lain.
Keempat, Aspek Regulasi/Kelembagaan. Birokrasi yang panjang dan berbelit belit menjadi masalah utama dalam pengembangan investasi. Perizinan investasi untuk pengembangan integrasi sawit dan sapi masih menemui kendala di masing masing daerah. Sehingga akibat dari hal ini menghambat proses pencapaian produksi khususnya daging sapi. Perijinan hak guna usaha (HGU) investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaanya secara detail dan rinci kecuali untuk komoditas tebu. Permasalahan berikutnya adalah kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat (bergaining) terhadap instrumen kebijakan pertaniandan kemampuan mempengaruhi pasar. Akibat dari permasalahan ini, petani selalu dalam posisi lemah dan cenderung menerima kebijakan. Padahal di negara negara lain petani memiliki bergaining yang kuat dan mampu mempengaruhi kebijakan hargadan kebijakan lainya.
Kelima, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu permasalahan mendasar pencapaian upaya swasembada pangan adalah masih lemahnya kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju. Penguasaan teknoloi modern petani, peternak dan pekebun musti dioptimalkan sehingga mampu memacu peningkatan produksi. Menurunnya minat generasi muda untuk terjun dan menggeluti sektor pertanian seiring dengan tarikan kebutuhan SDM sektor industri dengan gaji yang memadai beserta fasilitas yang baik membuat minat pemuda rendah terhadap sektor pertanian dengan istilah lain pertanian kurang menjajikan. Selanjutnya keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, pengawas benih tanaman serta tenaga kesehatan hewan juga menjadi permasalahn penting sektor pertanian.
Keenam, Aspek Permodalan. Meningkatnya biaya biaya input produksi membuat petani mengalami kerugian dalam usahataninya karena besaran biaya produksi jauh lebih besar dibandingkan harga yang terima (pendapatan), hal ini diperparah oleh sulitnya petani dalam mengakses petani terhadap permodalan. Permasalahan permodalan menjadi kendala utama petani sejak awal sehingga pemerintah perlu melakukan terobosan strategis. Tunggakan kredit usahatani yang belum terselesaikan terutama  dengan pihak perbankan sehingga berdampak pada kepastian usahatani. Selain dihadapkan pada sulitnya akses permodalan dan tunggakan kredit, petani mengalami kendala persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat menghambat proses penyaluran dana.
Enam hal tersebut memnjadi permasalahan utama dan penting sektor pertanian ditengah target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Memang permasalahan tersebut sangat rumit dan perlu memerlukan pemecahan efektif sehingga target swasemda mampu dicapai secara optimal.