Menelaah Problem Publik Maluku Utara

Maluku utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kekayaan sumber daya ini dapat di ukur oleh gugusan pulau-pulau, luas lautnya serta ada juga berbagai macam potensi yang belum di kembangkan. 

Bersamaan sedangan prospek perencanaan serta program pengembangan tidak luput dari perhatian pemerintah, tetapi sejauh ini masih terdapat kendala yang muncul ke permukaan bersama dengan gebrakan perubahan tersebut tidak mampu ditinjua dengan baik Pemda Malut. Kiranya penting untuk melakukan sebuah pengkajian khusus untuk menelaah  hal ini lebih kedalam. 

Pertanyaan, apakah masalah ini lahir bersandar pada ulah tangan masyarakat ataukah dari tangan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah ini? Ataukah, ada generasi yang tidak mampu mengawal dan menjaga rutinitas aktivitas ini dengan baik? Ini merupakan kesalahan genarasi yang telah mendahului generasi muda?

Malut membutuhkan lembaga-lembaga kritis dan independen untuk dapat mengidentifikasi problem yang ada dan di tawarkan konsep untuk menyelesaikannya dengan metode ilmiah yang kritis. 

Universitas ataupun perguruan tinggi adalah wadahnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga inti yang kemudian harus menjadi actor atau mediator untuk menyelesaikan problem yang telah terjadi sesuai dengan tugas serta fungsinya. 

Selanjutnya harus di respon secara kolektif oleh pemangku kekuasaan di daerah masing-masing agar dapat di jadikan sebagai  sebuah sandaran  utama poses penyelasian masalahnya. 

Malut bukan sebagai Provinsi baru saja, tetapi jauh lebih daripada sebuah peradaban hidup yang semenjak dahulu telah terkonstruk dengan perjuangan pendahulu dalam sebuah kekuatan baik perjuangan, politik, sosial dan ekonomi. 

Pembangunan Maluku Utara menuju perkembangan dalam waktu sangat cepat, pengukurannya bukan hanya soal ekonomi semata tetapi Indeks Pembangunan Manusia juga harus didorong perkembangannya. Sehingga kualitas SDM maluku utara dapat dihitung sebagai SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 

Branding 10 destinasi prioritas yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dilaksanakan dengan massif oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Dengan menggelar Penguatan Jejaring Wisata Morotai. (Merdeka.com)

Hal ini dilakukan sebagai satu langkah menuju perkembangan terbaru dalam mendorong wisata, disamping mempromosinya kepada Publik. Bukan hanya menggali potensi sumber daya alam semata, pengontrolan kebijakan pun tidak luput dilakukan oleh Pemda setempat sehingga tidak terindikasi hanya perbaikan atau dalam hal ini "Menggali lubang yang satu untuk menutup lubang yang lainnya" 

Terdapat suatu problem yang menyita perhatian publik khususnya Maluku Utara, problem tersebut terkait Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2016 lalu diduga menerbitkan 27 Izin Usaha Pertambangan atau IUP tanpa prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang. (Liputan6.com)