Namun apakah dengan berbagai ancaman politis ini, para menteri merasa terancam dan segera meningkatan efektivitas kinerja. Rasanya akan sangat sulit bagi Jokowi untuk mengevaluasi kinerja bawahannya yang merupakan titipan para bokhir politiknya. Atau sebaliknya Jokowi memang tidak benar-benar murka. Bukankah kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan hukum pemerintahan sudah kadung menyakiti perasaan masyarakat? Kenaikan iuran BPJS misalnya.Â
Bisa saja, komunikasi dan tindakan politik Jokowi sangat terkenal hanya untuk kebutuhan populisme sesaat. Mungkin untuk menggolkan Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 yang dihembuskan oleh lembaga yang sejatinya tidak relevan lagi dengan sistem kenegaraan saat ini, MPR RI.
Meskipun juga diamini oleh KPU, wacana murahan ini tidak seharusnya diucapkan di saat rakyat tengah kehilangan kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan pemerintahan hari ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H