Setelah seminggu ini melakukan rangkaian manuver melalui pengunduran diri selaku Perdana Menteri Malaysia, menolak memenuhi janji untuk menyerahkan kekuasaan pada Anwar Ibrahim dan mundur dari koalisi partai yang mereka bangun, malah mengajukan gagasan pembentukan pemerintahan baru dengan merangkul partai-partai yang kalah, dan memicu pergolakan politik di Negeri Jiran tersebut; Mahathir Mohamad kini harus menerima kekalahan dari figur yang tak terduga, yaitu Muhyiddin Yassin (72).
Muhyiddin, yang merupakan mantan menteri dalam negeri dan pernah jadi sekutu politik Mahathir sekaligus sesama pendiri Parti Pribumi Bersatu Malaysia, pada Minggu (1/3) lalu diambil sumpahnya oleh Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah sebagai perdana menteri baru Malaysia (BenarNews, 1 Maret 2020).
Mahathir (94) yang telah mendominasi kancah politik Malaysia selama beberapa dekade terakhir menyatakan bahwa penunjukan Muhyiddin melanggar hukum dan merupakan sebuah pengkhianatan (BBC News, 1 Maret 2020).
Mahathir, sebagaimana dilansir laman BenarNews, mengklaim bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen dan pencalonannya diabaikan.
Sebenarnya, mungkin karena menangkap ada gejala yang berpotensi tidak menguntungkan posisinya, Mahathir berusaha melakukan manuver baru dengan kembali merangkul Anwar Ibrahim dan Sabtu (29/2) lalu mereka mengumumkan sudah bersatu lagi memimpin mayoritas di parlemen. Sayangnya terlambat karena Raja telah membuat keputusan.
Pada upacara singkat sumpah jabatan yang disiarkan langsung ke seluruh negeri disebutkan bahwa raja memilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri "setelah menerima perwakilan dari semua pemimpin yang mewakili partai masing-masing, juga sebagai anggota parlemen independen. "
Muhyiddin mengepalai aliansi yang didominasi oleh mayoritas Muslim di negara multi-etnis itu, termasuk partai United Malays National Organization (UMNO) yang merupakan partai mantan perdana menteri yang ternoda kasus korupsi Najib Razak dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Islam, yang telah berkampanye untuk penegakan hukum Islam yang lebih tegas (BenarNews,1 Maret 2020).
Perdana menteri baru belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang visinya untuk negara itu setelah mengambil sumpah tetapi sekutu dan ajudannya mengatakan pemerintah baru akan berjuang untuk persatuan nasional, kebebasan pers, kemerdekaan peradilan, reformasi politik dan proses pengadilan para pemimpin masa lalu yang terlibat korupsi akan berlanjut tanpa campur tangan politik.
Suasana dalam negeri Malaysia, menurut BenarNews, relatif tenang meski sempat ada sekitar 100 pendemo melanjut protes hari kedua mereka seputar 'pemerintahan jalan belakang' dan 'kematian demokrasi' di Kuala Lumpur pada Minggu lalu.
Namun sepertinya Mahathir masih akan melakukan manuver berikutnya, apalagi pihak istana belum secara terbuka mengumumkan berapa tepatnya jumlah suara pendukung Muhyiddin di majelis rendah yang terdiri atas 222 kursi. Mahathir sendiri mengklaim sudah mengantongi pernyataan dukungan dari 114 anggota parlemen dan koalisi Pakatan Harapan menyebutkan 112 sehingga diapun menuntut agar rapat parlemen digelar secepat mungkin.
Sebelumnya Mahathir mengungkapkan bahwa Raja menolak untuk bertemu dengannya,"sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia (Muhyiddin) tidak memiliki (dukungan) suara mayoritas."
