Keputusan Mahathir Mohamad (94) untuk mengundurkan diri sebagai perdana menteri minggu ini telah memicu kegelisahan politik di Malaysia sekaligus membuka ronde pertikaian baru dengan lawan politiknya Anwar Ibrahim (Reuters, 27 Februari 2020).
Akar permasalahan terletak pada langkah Mahathir mengingkari janji untuk menyerahkan posisi perdana menteri pada Anwar (74) yang tertuang dalam pakta pra-pemilihan tahun 2018.Â
Para pendukung Anwar menekannya untuk menetapkan secara jelas kapan akan melakukan penyerahan itu namun, sebagaimana dilansir Reuters, Mahathir menolak dengan berkilah bahwa dia mundur karena partainya Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) memutuskan untuk tidak berkoalisi lagi dengan Pakatan Harapan (PH) yang telah membantunya mengalahkan partai berkuasa Barisan Nasional pada pemilu 2018.
Bukan hanya ingkar janji, Mahathir malah mengajukan gagasan baru tentang pemerintahan terpadu dengan merangkul partai-partai lain yang telah dikalahkannya dalam pemilu lalu.
Beberapa kalangan berspekulasi bahwa Mahathir mungkin telah mengundurkan diri dalam upaya untuk kembali ke posisi yang lebih kuat. Sebagian lain menduga bahwa ia kemungkinan telah mengetahui diskusi yang diadakan oleh orang-orang dalam partainya yang enggan merealisasi seputar penyerahan kekuasaan pada Anwar (The Guardian, 24 Februari 2020).
Namun terlepas dari seberapa terlibat Mahathir dengan kegiatan para pendukungnya, ia tampaknya telah menuai keuntungan besar dari episode tersebut, menurut Bridget Welsh, seorang peneliti kehormatan di Asia Research Institute Malaysia University of Nottingham pada The Guardian, "Saat ini dia memiliki kekuatan terbesar sejak Mei 2018 karena  tidak lagi tergantung pada pihak (partai-partai politik) lain."
Tentu saja Anwar Ibrahim selaku kandidat perdana menteri yang diusung oleh tiga partai dalam koalisi PH menolak mentah-mentah gagasan Mahathir yang disebutnya 'pemerintahan jalan belakang' itu dan maju terus untuk mendapatkan posisi yang pernah dijanjikan padanya itu.
Sebelumnya Anwar menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan selama 22 tahun pertama Mahathir menjabat di bawah Umno, tetapi dipecat pada 1998 setelah mereka bentrok dengan kebijakan ekonomi selama krisis keuangan Asia. Dia dipenjara dua kali karena tuduhan sodomi yang secara luas dipandang bermotivasi politik dan dibebaskan dengan pengampunan kerajaan setelah pemilihan 2018.
Dewan Presiden PH paska pertemuan internal darurat semalam (27/2) telah mendesak semua pihak untuk mengamati kebijaksanaan dan wewenang Yang di-Pertuan Agong menyusul krisis politik yang sedang melanda bangsa Malaysia terkait penunjukkan perdana menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (2)(a) Konstitusi Federal (Borneo Post Online, 28 Februari 2020).
Sementara itu Mahathir, setelah mempresentasikan Paket Stimulus Ekonomi 2020 di Putrajaya, mengatakan Raja tidak menemukan figur pemimpin yang memiliki dukungan suara mayoritas untuk menjadi perdana menteri berikutnya dan menyerahkannya kepada Dewan Rakyat.Â
Menurutnya, sebagaimana dirilis Borneo Post Online, pertemuan khusus akan diadakan untuk menentukan seorang kandidat dengan dukungan mayoritas di antara 222 anggota parlemen dan jika ini gagal, maka Parlemen akan dibubarkan dilanjutkan dengan menggelar pemilu sela untuk memilih perdana menteri.
