Dua alasan utama yang mereka kemukakan. Pertama, Myanmar tidak menandatangangi kesepakatan bernaung secara hukum di bawah ICC dan itu berarti ICC tak punya yuridiksi di sana. Namun argumen ini berhasil dipatahkan ketika pada September 2018 lalu, ICC melakukan langkah yang mengagumkan dengan menetapkan Myanmar bisa dituntut atas kejahatan mereka terhadap suku Rohingya, menurut  The Guardian,  dengan 'argumen baru bahwa meski tindakan kejahatan yang memaksa penduduk Rohingya pergi diduga terjadi di Myanmar, kejahatan tersebut dianggap terus berlangsung sampai para pengungsi memasuki Bangladesh, dan perjanjian Roma (Rome statute) akan digunakan untuk melaksanakan peradilan.'
Kedua, para pembela Suu Kyi menyatakan bahwa sebagai pemimpin sipil pertama paska 49 tahun pemerintahan militer. Karena itu Suu Kyi tidak punya kendali atas kekuatan militer Myanmar hingga tidak bisa bertanggungjawab atas serangan brutal mereka pada Rohingya.
Argumen terakhir ini ditangkis oleh Maung Zarni, seorang Budha nasionalis seperti Suu Kyi yang kini aktif di Genocide Documentation Center di Kamboja, yang juga mengenal secara pribadi sosok pemimpin Myanmar tersebut bahkan pernah jadi pendukungnya.
Dia mengungkapkan bahwa Suu Kyi mengendalikan empat kementrian sipil yang telah lama terlibat dalam upaya menekan Rohingya, yaitu kementerian informasi, kementerian urusan agama, kementerian imigrasi, dan kementerian urusan luar negeri; masih ditambah kantor konsulat pemerintahannya sendiri.
"Menurut catatan saya, pada April 2017, kantor konsulat itu menuduh para perempuan Rohingya telah mengarang cerita-cerita tentang kejahatan seksual yang mereka alami dan meletakkan kata 'fake rape' dalam format judul  headline di website resminya."
