7.Peningkatan Solidaritas dan Inovasi Sosial
PHK massal sering kali memunculkan komunitas baru yang fokus pada pemberdayaan tenaga kerja, crowdfunding, atau solusi berbasis masyarakat untuk mendukung mereka yang terkena dampak.
8.Kesempatan di Sektor Ramah Lingkungan
Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan, banyak pekerja dan perusahaan yang mulai beralih ke sektor ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan teknologi hijau.
Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang ini, krisis PHK massal dapat diubah menjadi katalis untuk pertumbuhan dan inovasi baru.
Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah antisipatif untuk mengurangi dampak negatif dari PHK massal yang terjadi pada 2024, melalui pendekatan seperti dialog sosial, program padat karya, pelatihan vokasi, reformasi regulasi ketenagakerjaan, serta kebijakan perlindungan pekerja. Selain itu, pasca-pandemi Covid-19, pemerintah juga menerapkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 16 juta pekerja yang memenuhi kriteria, guna meringankan beban perusahaan dan mencegah PHK. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, pemerintah didorong untuk memberi insentif kepada sektor-sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata yang memiliki multiplier effect tinggi. Dalam upaya ini, serikat pekerja juga memegang peranan penting, dengan mengusulkan alternatif selain PHK, seperti pengurangan jam kerja atau rotasi karyawan, serta melakukan advokasi kepada pemerintah untuk kebijakan yang lebih pro-pekerja.
Meskipun gelombang PHK massal di 2024 menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan sosial, fenomena ini juga membuka peluang untuk perubahan positif dan adaptasi. Dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, pertumbuhan wirausaha, hingga diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan, PHK dapat menjadi katalis bagi inovasi dan transformasi sektor-sektor yang terdampak. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat dan pemanfaatan peluang-peluang ini, krisis ini bisa berubah menjadi titik balik yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.
Sumber
Retnaningsih.hartini. 2024. Fenomena pemutusan hubungan kerja massal. Pusat analisis keparlemenan badan keahlian setjen DPR RI
Hanri. Sholihah. 2024. LABOR MARKET BRIEF Volume 5, Nomor 8, Agustus 2024 ISSN 2808-2060: PHK di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Peran Pemerintah
https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/jurnal-rpk-vol-6-phk-massal.pdf
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
