Efektivitas aturan pada warga
Efektivitas aturan bisa diartikan menggunakan kemampuan aturan untukmenciptakan atau melahirkan situasi misalnya yg dikehendaki atau dibutuhkan sang aturan. Efektivitas aturan bisa diartikan menggunakan kemampuan aturan buat membentuk atau melahirkan suatu keadaan atau situasi misalnya yg dikehendaki atau dibutuhkan sang aturan.Dalam kenyataannya,aturan itu  hanya berfungsi menjadi social control,namun bisa juga menjalankan fungsi perekayasaan social .
Dalam efektivitas aturan dalammasyarakat masih ada sayar-kondisi bagi efektif tidaknya satu sistemhukum clerence j dias (1975) pada marcus priyo guntarto(2011) yg meliputi :
1. gampang atau tidaknya makna isi anggaran-anggaran itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan didalam warga yg mengetahui isi anggaran-anggaran yg bersangkutan.
3. Efisien & efektif tidaknya mobilisasi anggaran-anggaran aturan dicapai menggunakan donasi aparat administrasi yg menyadari melibatkan dirinya kedalam bisnis mobilisasi yg demikian danpara rakyat warga yg terlibat & merasa wajib berpartisipasi pada proses mobilisasi aturan
4. adanya prosedur penyelesaian konkurensi yg nir hanya wajib gampang dihubungi & dimasukkkan sang setiap rakyat warga ,akan namun wajib cukupefektif merampungkan konkurensi.
5.adanya asumsi & pengakuan yg relatif merata pada kalangan rakyat warga yg beranggapan bahwa anggaran-anggaran & pranata-pranata aturan itu memang sesungguhnya berdaya bisa efektif.
Contoh pendekatan sosiologis pada studi aturan ekonomi syariah
model pendekatan sosiologis pada studi aturan ekonomi syariah galat satunya yaitu imbas aturan islam terhadap warga & perubahan warga . Dalam sistem aturan nasional,semenjak orde baru nir ditemukan secara khusus yangmenyebutkan aturan islam menjadi asal aturan nasional juga pula menjadi keinginan aturan positif. Lalu donasi aturan islam pada pembangunan sistem aturan nasional misalnya menurut beberapa produk aturan nasional yg sudah diciptakan dalam masa orde baru misalnya UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan & UU No. 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Demikian juga sudah dimuntahkan kompilasi aturan islam yg sudah diatur pada instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 .
Hukum tumpul ke atas & tajam kebawah
