Di Gelora Bung Karno, dengan memanfaatkan momentum Mayday 2018, Prabowo membuat sentuhan manis, yang boleh jadi akan berpengaruh signifikan terhadap elektabiltiasnya di Pilpres 2019. Saya menyebutnya sebagai "langkah cantik", yang tampaknya luput dari radar perhatian para pengamat.
Di tengah ribuan massa buruh, khususnya dari unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Prabowo menegaskan komitmen untuk membela hak-hak buruh, dan menandatangani sebuah komitmen yang berisi 10 tuntutan.
Dalam orasinya, Prabowo mengatakan, "Setelah saya pelajari dan ada perbaikan, akhirnya hari ini saya menandatangani ini di depan Anda sekalian...".
Berdasarkan dokumen yang beredar di media, salah satu dari 10 tuntutan KPSI adalah "Menciptakan lapangan pekerjaan dengan mencabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (komitmen poin nomor 5).
Jika benar dokumen yang diteken Prabowo termasuk poin ke-5 tanpa ada perubahan redaksional, berarti Prabowo sejak 1 Mei 2018 memposisikan diri sebagai lawan serius terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan boleh jadi juga nantinya menjadi lawan kebijakan ketenagakerjaan di lingkungan regional Asia Timur dan ASEAN.
Apapun itu, jika mempertimbangkan berbagai komentar sinis yang viral terkait Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan juga potensi dukungan kaum buruh, langkah Prabowo untuk berkomitmen mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebuah langkah cantik.
Namun ada beberapa catatan terkait potensi suara buruh di Indonesia:
Pertama, suara buruh sangat terpolarisasi, karena banyaknya organisasi buruh, yang cenderung hanya mewakili kepentingan para pengurusnya.
Kedua, pengurus organisasi buruh tidak memiliki kontrol kuat yang melekat terhadap anggota organisasinya. Artinya, suara buruh sangat cair. Bisa-bisa mereka lebih mudah terpengaruh oleh tetangga atau pacarnya dibanding komando organisasi buruhnya.
Ketiga, komunitas buruh, terutama buruh-buruh pabrik, umumnya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara di wilayah Timur (mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat), komunitas buruh tidak terlalu besar.
Keempat, sebagian buruh yang bekerja di wilayah yang jauh dari daerah pemilihan (Dapil)-nya, misalnya, buruh yang ber-KTP Cikampek namun bekerja di Serang misalnya, cenderung tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan.
