Dalam berbagai kesempatan dan forum atau wawancara, seorang tokoh nasional, Sabam Sirait beberapa kali melontarkan pertanyaan menggelitik soal wawasan kebangsaan, “Bagaimana kau bisa memahami secara utuh tentang wawasan kebangsaan, bila kau belum pernah ke Merauke?”
Dan kita tahu, wawasan kebangsaan adalah kesadaran mengidentifikasi diri dengan suatu nation-state, yang muncul akibat keterkaitan dan keterikatan emosional, yang mengkristal setelah berproses melalui interaksi yang intens selama periode waktu tertentu. Wawasan kebangsaan tidak mungkin diperoleh secara utuh hanya melalui paper seminar, atau orasi kebudayaan seorang budayawan, atau pidato politik seorang tokoh parpol, atau pidato ilmiah seorang intelektual.
Dan salah satu kata kunci dalam menanamkan dan merawat wawasan kebangsaan adalah persentuhan langsung dengan wilayah kebangsaan itu. Tapi mari mencoba mengurainya melalui fakta-fakta empiris di depan mata kita.
Di lingkungan keluarga, sangat jarang rumah tangga di Indonesia, yang memiliki agenda perjalanan yang bertujuan mengunjungi seluruh atau sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia.
Banyak orang Indonesia, yang lahir dan berdomisili di pulau Jawa – misalnya Semarang dan Malang – yang belum pernah sekalipun berkunjung ke pulau lain (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). Begitu pula sebaliknya.
Dan percaya atau tidak, masih cukup banyak orang Indonesia, yang lahir dan berdomisili di Pulau Jawa – misalnya di Semarang dan Malang – namun belum pernah sekalipun berkunjung ke Jakarta atau Bandung.
Bahkan banyak pengamat nasional atau intelektual yang gagah berbicara tentang wawasan kebangsaan, namun ketika ditanya, sudah pernah ke Banda Aceh atau Merauke belum? Jawabannya belum pernah. Kepada mereka itulah, pertanyaan Sabam Sirait itu dilontarkan.
Ada orang yang berargumen, jarangnya orang Indonesia yang telah mengunjungi semua atau dua-pertiga atau minimal separuh jumlah provinsi di Indonesia disebabkan faktor biaya. Itu benar. Cuma jangan salah juga, banyak orang kaya, yang diasumsikan mampu mengagendakan perjalanan ke berbagai wilayah nasional, tetap saja tidak melakukannya. Sebab mungkin dia tidak/belum merasakan urgensinya dalam rangka merawat wawasan kebangsaan.
Dan yang lebih parah, banyak pejabat publik, yang baru bisa mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, setelah dia menduduki jabatan publik.
Dalam hal ini, harus diakui, bahwa lembaga yang anggotanya memiliki pengalaman bersentuhan dengan berbagai karakter kewilayahan adalah anggota TNI dan Polri, yang sejak dulu menerapkan konsep tour of duty yang berbasis teritorial.
Selain itu ada beberapa lembaga sipil, yang cukup aktif melakukan penyebaran personil melalui tour of duty yang berbasis teritorial, yaitu Mahkamah Agung (hakim dan jaksa) dan Departemen Keuangan (Dirjen Pajak).