Pengaturan kebijakan politik turut menjadi pertimbangan, kebijakan ditetapkan bukan dengan serta-merta partai atau politisi turut mengamini. Pro dan kontra yang dirasa akan memancing masalah baru akan menjadi pertimbangan oleh karenanya logika yang jernih tentu akan mengatakan pemakaian tenaga listrik ramah lingkunganlah solusi alternatif untuk kondisi yang hari ini terjadi.
Pengabaian Kondisi Emisi Karbon
Emisi karbon menjadi PR bagi seluruh pemerintah di dunia. Penuntasan masalah ini bukan hanya tugas pemerintah namun juga melibatkan peran serta rakyat sebagai penentu suksesnya rencana pemerintah. Penuntasan masalah ini harus pula disokong penuh oleh pihak swasta yang memiliki andil untuk memetakan rencana hingga ke lapisan masyarakat. Kondisi hari ini yakni dengan bertambahnya berbagai tambang batu bara harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Betapapun giat dan efisien langkah pemerintah namun jika aktivitas pertambangan semakin bertambah hanya akan menutup lobang menggali lobang.
Kerja sama yang masif harus digalakkan sebagai penengah pemerintah harus mengutamakan masa depan rakyat. Keuntungan yang besar melalui pertambangan bisa tergantikan dengan efisensi tenaga listrik ramah lingkungan yang bhkan lebih membuat rakyat sejahtera dengan penghematan biaya dan kemudahan pemakaian.Â
Pengakajian yang matang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan berbagai langkah awal, sebab dengan salah langkah korban yang akan menjadi sasaran akan terdampak pada rakyat. kemajuan teknologi harus pula dibarengi dengan alternatif tenaga listrik yang berdampingan dengan masyarakat, bukan justru sebaliknya. Berbagai temuan tenaga listrik dan penghematan biaya menjadi solusi untuk menghilangkan emisi karbon dari Indonesia.
Kebijakan Komersialisasi
 Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak untuk para pengusaha. Maka tidak jarang berbagai kebijakan tentu merupakan permintaan dari para pengusaha. Tradisi yang menjadi rahasia umum tidak hilang dari pemerintah kita, seolah rakyat diam membisu namun faktanya rakyat telah bosan melihat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat justru menguntungkan dan membuat pemerintah bahagia. Kondisi hari ini membuat rakyat semakin susah bukan hanya aturan yang dipersulit namun realita politisi yang melegalkan tindakan korupsi, nepotisme dan cuci tangan kasus.Â
Media selalu menampilkan kelakuan politisi dengan tindakan merugikan negara hingga trilunan namun hanya dihukum ringan. Pemandangan yang semakin memperburuk citra pemerintah di mata rakyat. idealnya pemerintah tegas terhadap tindakan yang merusak negara bukan justru mengamini para pelaku koruptor yang menghancurkan bangsa bahkan hingga ke anak cucu rakyat indoesia. Pelaksanaan bernegara yang seolah dibenarkan oleh logika politisi hanya semakin memperburuk politik nasional yang telah melukai nurani rakyat bahkan menciderai UUD 1945.
