Selain pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap, dinamis, dan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis; pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan semakin diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air.
Pendidikan Nasional
Sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pendidikan telah dilaksanakan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, khususnya pada awal abad kedua puluh sebagai politik balas budi, maupun oleh masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial semata-mata dilakukan untuk menopang keberlangsungan pemerintahan kolonial, yakni untuk mendidik calon-calon tenaga kerja atau pegawai pemerintah yang dibutuhkan pada masa itu. Kondisi seperti ini berjalan hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.
Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya berlatar agama, khususnya Islam, pada umumnya dilaksanakan oleh madrasah dan pesantren. Pendidikan ini diselenggarakan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan memiliki kemampuan untuk menjalani hidup sebagai muslim dan/atau untuk mencetak kader-kader ahli agama Islam. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat namun berbentuk sistem persekolahan mengikuti model penyelenggaraan pendidikan kolonial. (Mohammad Ali, 2009: 12).
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". (Asep, 2019: 74).
Peranan Manusia dalam Pembangunan
Dalam era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsepsi manusia seutuhnya menunut Noor Syam dalarn buku Pangantai Dasar-dasar Kependidikin (1980), mencakup pengertian; (1) Keutuhan potensi manusia sebagai subjek yang berkembang; (2) Keutuhan wawasan (orientasi) manusia sebagai subjet yang sadar nilai (yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya).
Potensi-potensi manusia sebagai subjek yang berkembang meliputi (1) potensi jasmaniah: phisik, badan dan pancaindera yang sehat (normal); (2) potensi pikir (akal, rasio, inteligensi); (3) potensi rasa (perasaan, emosi) baik perasaan etis moral maupun perasaan estetis; (4) potensi karsa (kehendak, kemauan, keinginan, hasrat atau kocenderungan-kecenderungan nafsu termasuk Prakarsa); (5) potensi cipta (daya cipta kreativitas, fantasi dan imajinasi);
(6) potensi karya (kemampuan menghasilkan, kinerja, amal sebagai tindak lanjut dari point I sampai dengan 5, atau tindakan dan lakon manusia); dan (7) potensi budi nurani (kesadaran budi, hati nurani, kata hari, conscienci, geweten atau gewessen yang bersifat super rasional). Ketujuh potensi itu merupakan potensi dan watak bawaan yang potensial. Aktualisasi dari ketujuh potensi tersebut menentukan kualitas kualitas pribadi seseorang.
Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan yaitu peran sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas.
